JawaPos.com - Mayoritas ahli dan masyarakat menginginkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan karena dinilai tidak tepat sasaran, menjadi bancakan elite politik, hingga menggerus anggaran pendidikan.

Temuan tersebut tercantum dalam laporan terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bertajuk Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang disusun Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Dalam survei tersebut, sebanyak 87 persen responden ahli menginginkan program tersebut dihentikan, sementara hanya 13 persen lainnya yang ingin program tetap dilanjutkan.

"Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menghendaki penghentian program MBG. Karena selain tidak tepat sasaran, program MBG justru menjadi bancakan elite politik dan menggerus anggaran pendidikan," kata Direktur Utama CELIOS, Bhima Yudhistira dalam laporannya, Senin (12/10).

Di sisi lain, sebanyak 76 persen mayoritas responden masyarakat setuju program MBG dihentikan, sedangkan 18 persen tidak setuju dan 6 persen menyatakan tidak tahu.

"Artinya sekitar 3 dari 4 responden menghendaki program ini dihentikan. Terdapat korelasi yang kuat antara ahli dan masyarakat umum dalam menilai program MBG," kata Bhima.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden, baik dari kalangan ahli maupun masyarakat umum, memandang bahwa program MBG tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat, sehingga harus segera dihentikan.

Survei dalam laporan tersebut dilakukan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 dengan pendekatan yang dibedakan berdasarkan kelompok responden.

Untuk survei ahli menggunakan metode snowball sampling, yakni responden awal yang memenuhi kriteria keahlian diminta merekomendasikan ahli lain yang relevan dengan topik penelitian.

Sementara masyarakat umum, CELIOS menggunakan metode nonprobability sampling melalui Meta Ads, kemudian melengkapi data dengan pembobotan (weighting) agar komposisi sampel menyesuaikan karakteristik populasi yang menjadi acuan.

Survei ahli tersebut melibatkan 129 responden dengan latar belakang keahlian, wilayah domisili, dan pengalaman profesional yang beragam. Sementara survei masyarakat umum melibatkan 1.142 responden yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

Dalam laporan metodologinya, CELIOS menyebutkan bahwa penyusunan instrumen survei dilakukan melalui sejumlah tahapan, termasuk pengujian validitas dan reliabilitas serta penelaahan oleh pihak eksternal. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pertanyaan disusun secara objektif, memiliki kualitas pengukuran yang memadai, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Baca Juga: Aturan MBG Kini Ribet, Sudaryono: Biar Akuntabel

Pengujian terhadap instrumen survei ahli menunjukkan bahwa skala penilaian kinerja pemerintah yang terdiri atas 11 item memiliki reliabilitas sangat baik, dengan nilai Cronbach’s alpha sebesar 0,895. Sementara itu, nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mencapai 0,797, dengan hasil uji Bartlett menunjukkan signifikansi di bawah 0,001.

Adapun instrumen survei masyarakat umum menunjukkan konsistensi internal yang sangat tinggi. Hasil pengujian mencatat nilai Cronbach’s alpha terstandarisasi sebesar 0,950 dan McDonald’s omega sebesar 0,952. Nilai KMO mencapai 0,956, dengan uji Bartlett menunjukkan signifikansi di bawah 0,001.