Bagi Indonesia, eskalasi geopolitik ini membawa ancaman nyata terhadap stabilitas pasokan dan lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di pasaran. Bahkan sudah berembus isu di masyarakat jika BBM akan naik kembali.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengingatkan masyarakat tidak perlu panic buying. Pihaknya berkomitmen penuh menjaga keandalan penyaluran energi hingga ke pelosok wilayah.
"Dalam kondisi dinamika geopolitik global seperti saat ini, kami melakukan langkah-langkah yang lebih ekstra untuk memastikan keandalan pasokan dan distribusi," ujar Ahad. Ahad menegaskan, Pertamina terus memonitor ketat pergerakan stok secara berkala di seluruh wilayah operasional Jatimbalinus.
"Mulai dari pemantauan stok, kesiapan sarana dan armada distribusi, hingga penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terus kami lakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan lancar," ucapnya.
Ekonom Universitas Jember (Unej) Ciplis Gema Qoriah mewanti-wanti potensi gangguan rantai pasok minyak dunia ini tidak boleh diremehkan. Menurutnya, lonjakan harga BBM nonsubsidi bisa memicu efek domino yang menghantam pola konsumsi rumah tangga, operasional perusahaan, hingga melambatkan pertumbuhan ekonomi secara agregat.
"Ketika terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi, maka masing-masing aktor ini akan mengalami penyesuaian. Artinya, efisiensi harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat hal ini akan memengaruhi produktivitas dan fluktuasi daya beli masyarakat," kata Ciplis Selasa (6/10).
Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah untuk segera memetakan secara presisi para pengguna BBM nonsubsidi, mulai dari level rumah tangga hingga pelaku industri. Langkah mitigasi ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya migrasi massal atau pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat selisih harga yang terlalu timpang.
"Pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan dengan perhitungan yang tepat terhadap penduduk berpendapatan rendah, menengah, tinggi, ataupun sektor usaha mana yang berhak atau tidak menerima subsidi," ujarnya.
Secara khusus, ia menyoroti nasib masyarakat kelas menengah yang paling rentan tergencet krisis ini. Golongan ini terus bertambah, namun pendapatan mereka kerap stagnan dan terjebak di rentang yang sulit naik akibat berbagai keterbatasan.
Ia menegaskan, masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri menghadapi tekanan daya beli. Negara harus hadir bersinergi memastikan akses energi tetap terjangkau.
"Bagaimana negara itu hadir membantu masyarakat yang notabene memang dalam mengakses energi ini masih perlu bantuan. Saya pikir (adaptasi) ini tidak bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri," ujarnya.
Ketegangan di Timur Tengah ini, harus dijadikan momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Dalam jangka panjang, ketergantungan negara terhadap minyak fosil harus dipangkas dengan mempercepat transisi ke energi listrik dan energi terbarukan.