JawaPos.com - Fatima Zahra Mansouri resmi menjadi perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Maroko setelah Raja Mohammed VI menunjuknya untuk membentuk pemerintahan baru.
Politikus berusia 50 tahun itu kini menghadapi tantangan membangun koalisi sekaligus menangani inflasi, kenaikan upah, penciptaan lapangan kerja, dan kebutuhan investasi besar menjelang Piala Dunia 2030.
Penunjukan Mansouri diumumkan Istana Kerajaan Maroko pada Selasa, empat hari setelah hasil pemilihan parlemen diumumkan. Partai yang dipimpinnya, Authenticity and Modernity Party (PAM), menjadi peraih suara terbanyak dalam pemilu tersebut.
Dengan hasil itu, Mansouri mendapat mandat untuk merancang pemerintahan berikutnya. Namun, PAM tidak memiliki mayoritas mutlak sehingga pembentukan koalisi dengan partai lain menjadi langkah penting dalam beberapa hari mendatang.
Perempuan Pertama yang Memimpin Pemerintahan Maroko
Mansouri mencatat sejarah baru karena menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi perdana menteri di Maroko.
Ia juga menjadi perempuan kedua yang menjabat sebagai perdana menteri di dunia Arab setelah Najla Bouden ditunjuk sebagai perdana menteri Tunisia pada 2021.
Sebelum ditunjuk sebagai perdana menteri, Mansouri menjabat sebagai Menteri Perencanaan Kota sekaligus pernah dua kali menjadi wali kota Marrakech. Ia juga merupakan anggota parlemen dan salah satu pemimpin utama PAM sejak 2024.
Mansouri bergabung dengan PAM sejak partai tersebut didirikan pada 2008 oleh Fouad Ali El Himma, teman masa kecil sekaligus penasihat dekat Raja Mohammed VI.
Latar belakang pendidikannya adalah hukum. Ia merupakan lulusan Universitas Montpellier di Prancis.
Mandat Politik Berasal dari Hasil Pemilu
Penunjukan Mansouri tidak terlepas dari perubahan konstitusi Maroko setelah gelombang Arab Spring pada 2011.
Konstitusi memberikan kewenangan kepada raja untuk menunjuk perdana menteri. Namun, calon yang dipilih harus berasal dari partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan parlemen.
Aturan tersebut berbeda dengan sistem sebelum 2011, ketika raja dapat menunjuk perdana menteri tanpa harus mempertimbangkan partai pemenang pemilu.
Dalam pemilu terakhir, sekitar 1 juta dari 15,8 juta pemilih terdaftar memberikan suara kepada PAM. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi PAM sejak partai tersebut berdiri.
Pemilu tersebut berlangsung setelah sejumlah peristiwa politik dan sosial penting, termasuk krisis migrasi Ceuta pada Juli tahun sebelumnya serta demonstrasi yang dipimpin kelompok anak muda pada tahun lalu.
Tantangan Mansouri: Bentuk Koalisi hingga Hadapi Inflasi
Tantangan pertama Mansouri adalah membangun pemerintahan yang mampu memperoleh dukungan parlemen.
Sistem pemilu Maroko membuat satu partai relatif sulit mendapatkan mayoritas mutlak.
Karena itu, PAM harus bernegosiasi dengan sejumlah partai untuk membentuk koalisi.
PAM menyatakan terbuka bekerja sama dengan seluruh partai. Namun, tidak semua kekuatan politik memilih bergabung dengan pemerintahan.
Partai Justice and Development yang berhaluan Islam moderat dan Federation of Democratic Left yang berhaluan kiri telah menyatakan akan tetap berada di kubu oposisi.
Melansir AP News, Rabu (30/9), komposisi koalisi tersebut nantinya akan menentukan seberapa luas ruang gerak pemerintahan Mansouri dalam menjalankan agenda politik dan ekonominya.
Selain persoalan politik, pemerintah baru Maroko menghadapi agenda ekonomi dengan kebutuhan investasi yang sangat besar.
Maroko menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 bersama Spanyol dan Portugal. Persiapan turnamen tersebut diperkirakan membutuhkan investasi miliaran dolar untuk berbagai proyek infrastruktur dan fasilitas pendukung.
Pada saat yang sama, pemerintah harus memenuhi janji kampanye terkait persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, terutama inflasi, peningkatan upah dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan demikian, masa awal pemerintahan Mansouri akan berlangsung di tengah dua agenda besar: mempersiapkan Maroko menghadapi ajang olahraga internasional berskala global dan menjawab tekanan ekonomi domestik.
Pernah Tersandung Tuduhan Konflik Kepentingan
Karier politik Mansouri juga tidak sepenuhnya lepas dari kontroversi.
Ia pernah menghadapi tuduhan konflik kepentingan setelah sekelompok peretas yang identitasnya tidak diketahui menuduhnya menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi terkait transaksi tanah di Marrakech.
Mansouri membantah tuduhan tersebut. Ia menyebutnya sebagai fitnah dan mengambil langkah hukum.
Mansouri juga berasal dari keluarga yang memiliki sejarah panjang dalam pemerintahan lokal. Ayahnya, Abderrahmane El Mansouri, dikenal sebagai pasha of Marrakech, pernah menjadi pejabat senior lokal dan duta besar Maroko untuk Uni Emirat Arab.
Ia juga pernah memimpin asosiasi pengacara Marrakech dan memiliki tanah.
Kini, perhatian politik Maroko beralih pada bagaimana Mansouri membentuk kabinet dan koalisi pemerintahannya.
Penunjukannya telah menciptakan tonggak baru bagi representasi perempuan dalam politik Maroko, tetapi keberhasilan pemerintahannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan membangun dukungan politik dan menjalankan agenda ekonomi yang dijanjikan kepada masyarakat.