Ryandi Zahdomo

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/unnamed-82-1-2537969197.jpg" alt="Ilustrasi lansia penerima bansos Kartu Lansia Jakarta. (jakarta.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lansia penerima bansos Kartu Lansia Jakarta. (jakarta.go.id)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta resmi mencairkan tiga program bantuan sosial yakni Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) kepada 216.993 warga pada September 2026.
Penyaluran anggaran bernilai puluhan miliar rupiah ini memicu sorotan dari legislatif agar proses distribusi berjalan transparan dan tepat sasaran.
Berdasarkan data Pemprov DKI, rincian penerima manfaat bulan ini mencakup 26.177 penerima KAJ, 170.016 penerima KLJ, serta 20.800 penerima KPDJ.
Pencairan ini merupakan bagian dari alokasi besar APBD TA 2026 yang dikucurkan untuk menjaga kesejahteraan warga Jakarta.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana &nbsp;menginstruksikan seluruh jajaran eksekutif untuk memperketat pengawasan penyaluran bansos.
Ia meminta jajaran terkait, mulai dari jajaran kepala daerah hingga petugas di tingkat tapak, memastikan tidak ada kekeliruan data penerima.
"Pencairan bansos bulan September ini harus tepat sasaran. Oleh karena itu, baik Mas Gubernur (Pramono Anung), sampai ke dinas-dinas terkait terutama Dinsos dan Disdik, hingga petugas di lapangan perlu memastikan keakuratannya agar bansos tersebut hanya diberikan kepada warga yang berhak demi manfaat yang berkeadilan," ujar Justin, Selasa (29/9).
<h3>Hasil Evaluasi Panjang Parlemen Kebon Sirih</h3>
Justin menegaskan bahwa tahapan pencairan bansos bulan ini bukan proses yang instan. Langkah ini melewati pembahasan intensif di Parlemen Kebon Sirih sejak Juli 2026 melalui Rapat RKPD-P, dilanjutkan KUA-PPAS Perubahan pada Agustus, hingga pengesahan Rancangan-APBD-Perubahan pada September 2026.
Proses maraton selama dua bulan tersebut menyerap berbagai laporan evaluasi penyaluran sebelumnya serta aspirasi langsung dari masyarakat.

"Dari evaluasi terhadap penyaluran-penyaluran bansos sebelumnya yang kami sampaikan di Komisi E disertai kritik-kritik dari warga, harusnya Pemprov DKI bisa menghindari kesalahan-kesalahan terdahulu di mana ketidakakuratan data mengakibatkan bansos disalurkan kepada warga yang tidak berhak," tambahnya.
<h3>Realisasi Anggaran Bansos DKI September 2026</h3>
Alokasi pagu anggaran bansos dalam APBD TA 2026 tercatat sebesar Rp92,08 miliar untuk KAJ, Rp605,24 miliar untuk KLJ, serta Rp74,02 miliar untuk KPDJ.
Adapun nilai realisasi anggaran yang dikucurkan sepanjang September 2026 ini meliputi:
- KAJ: Rp51,00 Miliar
- KLJ: Rp7,85 Miliar
- KPDJ: Rp6,24 Miliar
Politikus PSI ini mengingatkan Pemprov DKI untuk mengelola alokasi fantastis ini dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan taraf hidup masyarakat secara merata.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/jabodetabek/2510280029/5000-penerima-bansos-diduga-terlibat-judi-online-pemprov-dki-jakarta-ambil-langkah-keras">5.000 Penerima Bansos Diduga Terlibat Judi Online, Pemprov DKI Jakarta Ambil Langkah Keras</a>
"Kita ini sedang berbicara tentang bansos yang anggarannya bernilai puluhan bahkan ratusan miliar di sini. Setiap rupiahnya merupakan hasil dari pungutan uang pajak dan retribusi warga Jakarta yang menjadi amanah bagi Pemprov DKI untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga, tidak boleh terjadi kesalahan lagi di sini," imbuhnya.
&nbsp;

Ilustrasi lansia penerima bansos Kartu Lansia Jakarta. (jakarta.go.id) 

Pemprov DKI Jakarta cairkan bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ ke 216 ribu warga. DPRD minta penyaluran tepat sasaran dan pengawasan ketat agar manfaat merata.

Kuswandi

Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ DKI Jakarta Cair ke 216 Ribu Warga, DPRD Minta Tepat Sasaran

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

recreative_under_article

skinads_right

skinads_left

mgid_under_article

<h3>Susunan Redaksi </h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria PerdanaDirektur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: +6221 53699659 Fax: +6221 5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy PramanaWakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra, SupriantoRedaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, Mohammad Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo, Sabik Aji Taufan Asisten Redaktur: Diar Candra Tristiawan, Estu Suryowati, Hendra Eka Syahputra, Nurul Adriyana Salbiah. Editor Evergreen: Adi Nugroho, Candra Mega Sari, Hanny Suwindari, Novia Tri AstutiKoordinator Daerah: JP Metropolitan: Bayu Putra JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra JP Cirebon: Latu Ratri MubyarsahReporter: Abdul Rahman, Andika Rachmansyah, Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, Djati Waluyo, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Moch. Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Ryandi Zahdomo, Ardini Pramitha, Dadang KurniaFotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana MaheswaraDesain Grafis: Dimas PradiptaMedia Sosial: Ane Herfira, Muhammad Hafizh MuharromData Analis: Rafi Achmad FahrezaHRD: Fella Ayu Kusuma WardhaniKeuangan: Bunga Margi LestariResearch &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja, Dony Rahmawan.Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita FirnandaAdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Risal Muhammad Arif, Yudhi Asko. Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Hasil Evaluasi Panjang Parlemen Kebon Sirih

Realisasi Anggaran Bansos DKI September 2026

Artikel Terkait