JawaPos.com - Kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, memasuki babak baru setelah empat oknum TNI ditahan Puspom TNI.
Meski pelaku lapangan telah tertangkap, desakan agar aktor intelektual di balik aksi keji ini segera diungkap terus bermunculan.
Pengamat dan Akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun meminta institusi TNI untuk mengedepankan transparansi.
Menurut dia, di era keterbukaan informasi saat ini, upaya menutup-nutupi fakta hanya akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ubedilah meyakini bahwa prajurit di lapangan tidak mungkin bergerak tanpa adanya instruksi dari atasan atau pihak tertentu.
"Jadi saya kira mesti menjadi momentum penting untuk tentara jujur, ya siapa aktor intelektual di balik ini. Kalau aktornya adalah bagian penting dari tentara, ya beri sanksi berat," ujar Ubedilah dalam diskusi publik di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).
Indikasi Pembunuhan Berencana, Bukan Penganiayaan Biasa
Lebih lanjut, Ubedilah menyoroti pola serangan air keras yang menyasar area wajah korban.
Ia menegaskan bahwa aparat tidak boleh menyederhanakan kasus ini hanya sebagai penganiayaan ringan, melainkan harus melihat adanya potensi niat membunuh.
"Serangan ke wajah menunjukkan adanya dugaan kuat pembunuhan berencana. Ini bukan penganiayaan biasa dan harus ditangani dengan pasal yang sesuai," terangnya.
Baca Juga: Diduga ada Target Serangan Air Keras Selain Andrie Yunus, Puspom TNI Janji Kembangkan Penyidikan
Ia juga mendorong Komnas HAM untuk segera membentuk tim pencari fakta, mengingat Andrie Yunus diserang saat menjalankan hak sipilnya dalam berpendapat.
Sorotan Tajam Terhadap Kondisi Demokrasi
Senada, Koordinator Indonesia Millenials Center Yerikho Manurung menilai insiden ini sebagai alarm bahaya bagi demokrasi Indonesia.
Penangkapan oknum TNI berinisial NDP, SL, BWH, dan ES dianggap mencerminkan adanya masalah serius dalam relasi kekuasaan.
Yerikho pun mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan atensi khusus agar kasus ini tidak menguap begitu saja.
"Secara logika struktural, sulit dipercaya tindakan ini murni inisiatif pribadi. Ada kemungkinan keterkaitan dengan kepentingan tertentu yang merasa terganggu," jelas Yerikho.
Baca Juga: Puspom TNI Sebut 3 Perwira dan 1 Bintara Diduga Terlibat Penyiraman Air Keras pada Andrie Yunus
DPR Diminta Turun Tangan Atasi "Tarik-Menarik" Kepentingan
Di sisi lain, Koordinator Komrad Pancasila Antony Yudha mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan jika kasus ini hanya ditangani secara internal oleh Polri dan TNI.
Ia menyarankan agar DPR RI melalui Dewan Pengawas Intelijen segera bertindak sebagai penengah yang independen.
"DPR setahu saya punya Dewan Pengawas Intelijen DPR yang dipimpin Dasco kan? Nah itu harus kita dukung supaya turun, supaya bisa ketahuan nih dari eksekutor sampai intelektualnya siapa. Karena kalau kita berharap pada dua lembaga ini pasti tarik-menarik gitu. Makanya perlu yang lebih besar seperti DPR yang turun," tegas Antony.