JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika menyoroti komposisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jumlah anggota Wantimpres yang mencapai 26 orang memiliki makna politik tersendiri.

Pasek membandingkan komposisi tersebut dengan pemerintahan sebelumnya. Pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), jumlah anggota Wantimpres masing-masing hanya sembilan orang.

Ia menilai konsep lembaga pemberi pertimbangan kepada kepala negara sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru dalam sejarah politik Nusantara. Menurutnya, terdapat kemiripan dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai penasihat raja pada masa kerajaan.

"Konsep DPA lalu Wantimpres sebenarnya konsep yang mirip diperankan dalam jaman kerajaan di Nusantara. Setiap Raja akan memiliki Bhagawanta Raja. Jika dulu biasanya diisi para pendeta yang memiliki kesucian, pendalaman sastra berbagai keilmuan serta kemampuan waskita yang kuat, maka saat ini diisi aneka profesi dengan karakter beragam," kata Gede Pasek dalam unggahan pada akun media sosial Facebook pribadinya, Minggu (4/10).

Pasek melihat lonjakan jumlah anggota Wantimpres di era Prabowo sebagai bagian dari strategi politik. Ia menilai, tidak mungkin Prabowo menempatkan begitu banyak orang dalam satu lembaga tanpa pertimbangan tertentu.

Selain jumlah anggota, Pasek juga menyoroti latar belakang serta konfigurasi politik orang-orang yang ditempatkan di dalamnya. Ia menyebut terdapat beragam tafsir terhadap keputusan tersebut, mulai dari pembagian jabatan hingga persoalan konsistensi kebijakan efisiensi anggaran.

"Selain jumlah, yang menarik adalah formasi yang dibangun Prabowo kali ini. Tentu banyak analisa yang muncul, dari sekadar bagi-bagi jabatan atau inkonsistensi pencanangan program efisiensi dalam kebijakan hingga angka Rp 76,5 juta per bulan per orang untuk mereka dari APBN," ujar Pasek.

Menurut dia, keberadaan berbagai kelompok dengan latar politik berbeda dalam satu lembaga justru dapat menjadi instrumen untuk mengendalikan kekuatan politik secara lebih terukur. Ia mencontohkan keberadaan Rocky Gerung yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintahan Jokowi bersama figur yang memiliki kedekatan kuat dengan Jokowi.

"Saya membaca strategi Prabowo mengumpulkan satu kandang kubu yang berbeda adalah cara jitu untuk mengendalikan dengan terukur. Bayangkan sosok Rocky Gerung yang bolak-balik menyerang pemerintahan Jokowi kini harus satu rumah dengan die hard Jokowi. Dalam hal ini Prabowo cukup mumpuni mengatur puzzle politiknya," ucap dia.

Pasek kemudian menyoroti posisi Pratikno dan Anwar Usman di dalam konfigurasi tersebut. Menurutnya, keduanya memiliki keterkaitan kuat dengan era pemerintahan Jokowi, tetapi kini berada dalam satu wadah bersama figur-figur yang memiliki pandangan politik berbeda.

"Kedunguan ala Rocky Gerung yang anti Jokowi harus bertemu dengan ketua Wantimpres Pratikno dan Anwar Usman yang tubuh hingga ke sumsum dan tulangnya adalah Jokowi dan mereka berada dalam satu ruangan. Mereka harus bersenda gurau membangun Wantimpres yang kompak. Prabowo juga cukup gunakan dana APBN untuk mengendalikan dan meninabobokan mereka, sekaligus menjadi corong opini keberhasilan pemerintah," tuturnya.

Pasek juga menilai penunjukan Pratikno sebagai Ketua Wantimpres tidak semata-mata dapat dibaca sebagai bentuk penghormatan Prabowo terhadap Jokowi. Ia justru melihat keputusan tersebut sebagai langkah politik yang memiliki tujuan lebih jauh.

"Banyak yang membaca jika apa yang dilakukan Prabowo sangat menghormati Jokowi dengan memposisikan ketua Wantimpres Pratikno. Tetapi sebenarnya itu taktik jitu yang sulit ditebak arahnya," beber Pasek.

Ia berpandangan, penempatan Pratikno di Wantimpres justru dapat mengurangi pengaruh jaringan Jokowi terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo. Terlebih, posisi strategis yang sebelumnya ditempati Pratikno telah beralih kepada figur dari lingkaran Gerindra.

"Jika dulu Pratikno menjadi Menko PMK maka ada jejaring politik yang bersentuhan dengan jaringan suara. Kesejahteraan yang memiliki kekuatan politik elektoral mirip politik bansos. Sekarang udah diisi Sugiono yang merupakan Sekjen Gerindra. Praktis gerakan kebijakan sosial dan kemanusiaan nanti dampak elektoral tidak lagi ke kubu Jokowi," urainya.

Pasek kemudian mengaitkan pola tersebut dengan penempatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Ia menilai jabatan tersebut memang berada dekat dengan pusat kekuasaan, tetapi ruang geraknya sangat bergantung kepada keputusan Presiden.

"Lalu posisi Ketua Wantimpres untuk die hard Jokowi? Ya jabatan terlihat tinggi tapi tidak punya kaki bahkan hanya berhubungan dengan Presiden. Mau dipakai atau tidak ya suka-suka Presiden. Hal yang sama juga disematkan ke mahapatih Jokowi yaitu Listyo Sigit Prabowo yang dari Kapolri memiliki jaringan Parcok hingga ke desa menjadi Kepala KSP yang berkuasa sekitar Gedung Bina Graha sekitar Presiden," ungkapnya.

"Mereka dinaikkan untuk diredam kekuatannya. Bahkan untuk Listyo Sigit, kurang dari 24 jam sejak diganti 19 pasukan inti pegang teritorialnya dirotasi tanpa sempat konsolidasi ulang," sambungnya.

Ia juga menilai besarnya jumlah anggota Wantimpres berpotensi membuat konsolidasi internal menjadi lebih sulit. Dalam pandangannya, kondisi itu sekaligus dapat membatasi kemampuan Pratikno membangun kembali jaringan politik tertentu dari dalam lingkungan Istana.

"Tidak hanya itu di Wantimpres dengan jumlah 26 akan menyulitkan Pratikno melakukan konsolidasi untuk memperkuat jaringan Jokowi di istana. Dinaikkan untuk dininabobokan. Begitulah kira-kira," cetus Pasek.

Lebih jauh, Pasek melihat konfigurasi kekuasaan saat ini sebagai bagian dari proses menuju konsentrasi kekuasaan yang semakin kuat di tangan Prabowo. Ia juga menyinggung posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilainya semakin terbatas dalam konfigurasi tersebut.

"Jadi walau berusaha dikemas, didesain dan ditata dengan begitu manis, tetap bacaan bahwa era menuju matahari tunggal telah makin sempurna. Apalagi posisi Wapres Gibran Rakabuming yang makin diperankan sebagai pelengkap aksesoris kekuasaan semata. Akibatnya Gibran harus mencari celah dan manuver sendiri untuk tetap eksis ditengah gempuran isu persyaratan Cawapresnya dulu yang dinilai cacat," ujarnya.

Meski demikian, Pasek mengingatkan bahwa kekuatan politik yang lahir dari era Jokowi tidak serta-merta mudah dihapus dari peta politik nasional. Menurutnya, perjalanan politik Jokowi dalam pemilihan langsung menunjukkan bahwa jejaring tersebut memiliki basis dan pengalaman yang panjang.

"Tetapi yang tetap menarik adalah mashab Jokowisme bukanlah kekuatan yang sederhana untuk dipatahkan. Rekam jejak panjang tanding pemilihan langsung yang 5 kali tidak terkalahkan telah membuktikannya," pungkasnya.