JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (4/10) sore.

Pertemuan tersebut membahas penguatan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap bagaimana program-program pemerintah dapat dikomunikasikan secara lebih efektif kepada publik.

Penyampaian informasi diharapkan tidak berhenti pada pemberitaan mengenai kegiatan pemerintah.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat," kata Teddy dalam unggahan pada akun @sekretariat.kabinet.

Menurut Teddy, Presiden juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana dalam menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah.

Hal itu dinilai diperlukan agar informasi mengenai program dan kebijakan dapat dipahami masyarakat secara luas.

"Presiden menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan," ujar Teddy.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga meminta Bakom memperkuat fungsi komunikasi dua arah.

Artinya, lembaga tersebut tidak hanya bertugas menyampaikan informasi mengenai capaian pemerintah, tetapi juga harus aktif menyerap berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat.

"Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden," tegas Teddy.

Badan tersebut juga diharapkan menjadi penghubung yang mampu membawa suara masyarakat masuk ke dalam proses komunikasi dan pengambilan kebijakan pemerintah.

Teddy menekankan, penguatan komunikasi tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah, media, dan masyarakat.

Komunikasi yang berlangsung secara dialogis dinilai penting agar kebijakan pemerintah dapat dipahami secara menyeluruh.

"Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah," pungkasnya.