JawaPos.com - Semenjak pemerintah meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG), PP Muhammadiyah sudah terlibat dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau disebut Dapur Muhammadiyah.

Konsep dari SPPG Muhammadiyah tidak sekadar menyalurkan MBG kepada siswa di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Lebih dari itu memberikan dampak nilai ekonomis dan melahirkan ekosistem tersendiri dalam program MBG.

Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief mengatakan, SPPG atau Dapur Muhammadiyah tidak hanya diarahkan sebagai tempat penyediaan makanan bergizi, tetapi juga sebagai pusat pelayanan yang mengedepankan standar kualitas makanan, kebersihan dan keamanan pangan. 

"Selain itu ada tata kelola yang baik, penguatan sumber daya manusia, serta sistem monitoring dan evaluasi yang terukur," ujar Hilman Latief kepada wartawan pada Kamis (8/10). 

Penjelasan itu disampaikan Hilman Latief saat bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di kantor BGN, Jakarta, Rabu (7/10). Dalam pertemuan itu PP Muhammadiyah turut hadir jajaran BGN.

Selain Hilman Latief, rombongan Muhammadiyah juga ada Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla yang juga Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Baca Juga: Belasan Siswa di Mojokerto Alami Mual Hingga Diare usai Santap Menu Sate Ayam dalam Paket MBG 

Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan Dapur Muhammadiyah dan peluang pengembangannya. Apalagi Muhammadiyah memiliki jaringan yang luas melalui lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan Amal Usaha Muhammadiyah. 

"Kekuatan ekosistem tersebut menjadi modal sosial yang dapat mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi secara berkelanjutan," imbuh Hilman. 

Selain itu, kata Hilman, Dapur Muhammadiyah bukan sekadar tempat memasak dan mendistribusikan makanan, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan investasi pembangunan manusia Indonesia.

Dengan demikian, Dapur Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi serta berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.

Apa yang disampaikan Hilman tersebut mendapat respons positif dari Sudaryono. Menurut dia, apa yang dilakukan Dapur Muhammadiyah dapat direplikasi oleh SPPG lainnya di berbagai daerah. Dapur Muhammadiyah dapat menjadi salah satu role model SPPG yang profesional, berkualitas, aman, dan transparan.

Sudaryono menuturkan, Pemerintah memiliki kebijakan dan instrumen. Sementara masyarakat memiliki kekuatan sosial dan jaringan pelayanan. "Ketika keduanya dipadukan melalui kolaborasi yang baik, program pemenuhan gizi dapat menjadi gerakan nasional yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat," ujarnya.

Dzulfikar Ahmad Tawalla menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, Muhammadiyah, generasi muda, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menciptakan ekosistem pemenuhan gizi berkualitas. Tidak hanya berorientasi pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga pada kualitas, keberlanjutan dan dampak sosial-ekonomi.

Baca Juga: Usai 13 Siswa Keracunan MBG, SPPG di Blora Ditutup 20 Hari

Untuk itu, pemenuhan gizi yang baik akan berkontribusi terhadap tumbuh kembang anak, kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, produktivitas, serta kesiapan generasi muda menghadapi masa depan.

Adapun bentuk dampak ekosistem dari dapur MBG itu, yakni memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pengadaan bahan pangan dapat diarahkan untuk melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal sesuai dengan ketentuan program.