Iftitah menegaskan, pembentukan kawasan transmigrasi tidak boleh sekadar menjadi upaya daerah untuk mendapatkan insentif dari pemerintah pusat berupa pembangunan rumah maupun jalan.

”Saya tidak ingin daerah-daerah itu mengusulkan kawasan transmigrasi hanya untuk mendapatkan insentif dari pusat dalam konteks misalkan membangun rumah, membangun jalan, karena anggarannya juga terbatas,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/10).

Baca Juga: Pengacara Markus Hadi Tanoto Soroti Konstruksi Dakwaan JPU dalam Kasus Febrie Adriansyah

Ia mengatakan, pemerintah mengapresiasi seluruh usulan tersebut. Saat ini, usulan dari para kepala daerah masuk dalam daftar tunggu atau waiting list.

Namun, Kementerian Transmigrasi akan mendahulukan wilayah Indonesia Timur dengan menyeleksi daerah berdasarkan kajian ilmiah, terutama potensi ekonominya.

Dengan begitu, penetapan kawasan transmigrasi diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

”Kami izin memprioritaskan terlebih dahulu teman-teman yang ada di Indonesia Timur, tapi kami lakukan secara saintifik. Mana yang punya potensi ekonomi itu yang kita dahulukan,” kata Iftitah.

Baca Juga: Pengacara Markus Hadi Tanoto Soroti Konstruksi Dakwaan JPU dalam Kasus Febrie Adriansyah

Ia menilai, keberhasilan program transmigrasi tidak cukup diukur dari jumlah kawasan yang ditetapkan atau dibangun. Pemerintah perlu mengevaluasi kawasan yang sudah ditetapkan untuk memastikan pengembangannya berjalan sesuai tujuan.

”Kalau hanya sekadar Kementerian Transmigrasi berhasil membangun 60 kawasan transmigrasi, kalau hanya di atas kertas untuk apa?” tegas Iftitah.

Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan sekaligus mencari model pengembangan yang tepat. Jika model tersebut sudah berjalan dan disepakati, Iftitah optimistis pengembangan kawasan transmigrasi dapat dipercepat.