JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi hasil survei yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios) terkait pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Ia menegaskan, setiap hasil survei, kajian, maupun kritik yang disampaikan masyarakat perlu dihargai dan menjadi bagian dari demokrasi.

setiap kritikan akan dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

"Saya menghargai setiap hasil survei, kajian, maupun kritik yang disampaikan oleh masyarakat dan lembaga independen," kata Gibran kepada wartawan, Selasa (13/10).

Baca Juga: Survei Celios-Kabinet Bayangan: 75 Persen Publik Stres Akibat Kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ia menilai, kritik yang disampaikan kepada pemerintah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Ia mengakui, pemerintah perlu membuka ruang terhadap berbagai pandangan dan menjadikannya sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Bagi saya, semua itu adalah bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri," ujarnya.

Gibran menegaskan, setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah, termasuk kepada dirinya sebagai Wakil Presiden, harus ditanggapi melalui tindakan nyata.

Ia berpandangan, respons terhadap kritik tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan, tetapi juga harus diwujudkan dalam peningkatan kinerja.

Baca Juga: Mantan Ketua KPU Bantah Pasal Gibran Diselundupkan, Singgung Kehadiran Ahmad Doli dan Arsul Sani

"Kritik yang disampaikan kepada pemerintah, termasuk kepada saya, harus dijawab dengan kerja yang lebih baik," ucap Gibran.

Lebih lanjut, Gibran menyebut perbaikan kinerja dapat dilakukan melalui evaluasi kebijakan dan pembenahan cara kerja pemerintah.

Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Baik melalui evaluasi serta perbaikan kebijakan dan cara kerja untuk memastikan kehadiran pemerintah semakin dirasakan masyarakat dan menjawab permasalahan masyarakat di lapangan," jelas Gibran.

75 Persen Publik Stres Akibat Kebijakan Prabowo-Gibran

Sebelumnya, survei menunjukkan sebanyak 75 persen publik mengaku stres dengan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: DKPP Terima 2 Aduan soal Polemik Ijazah Wapres Gibran, Pimpinan KPU dan Bawaslu Diadukan

Hal itu diketahui setelah survei yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (Celios) bersama Kabinet Bayangan.

"75 persen responden merasa stres akibat kebijakan yang dibuat pemerintah," ungkap Direktur Utama Celios, Bhima Yudhistira, Senin (12/10).

Bahkan, dalam survei itu juga disebutkan bahwa sebanyak 67 persen publik dibuat stres oleh perilaku Prabowo Subianto. 

Survei yang dilakukan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 itu dalam rangka memotret dua tahun kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran akan genap memasuki masa dua tahun pemerintahan pada 20 Oktober 2026.

Baca Juga: Ketum PP Muhammadiyah Minta Polemik Putusan MK soal Ijazah Gibran Disikapi dengan Dewasa