JawaPos.com - Guru Besar bidang Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga (Unair) Prof. Tuti Budirahayu menanggapi wacana pembebasan biaya kuliah atau kuliah gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dikabarkan telah masuk dalam tahap pembahasan pemerintah.
Ia mengingatkan masyarakat agar tak terbuai dengan label gratis, melainkan mengkritisi efektivitas dampaknya terhadap pemerataan akses pendidikan. Prof Tuti menilai, kebijakan kuliah gratis sejatinya patut diapresiasi jika ditempatkan sebagai instrumen pemerataan pendidikan untuk merangkul kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
"Gagasan kuliah gratis dapat menjadi instrumen pemerataan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini paling tidak beruntung mengakses pendidikan tinggi," ujar Prof. Tuti, Minggu (11/10).
Kendati demikian, Prof. Tuti menegaskan, menggratiskan biaya kuliah secara menyeluruh tidak serta-merta mampu menghapus akar ketimpangan sosial di dunia pendidikan.
Ia memprediksi, jika diterapkan secara rata tanpa klasifikasi ketat, mahasiswa dari kelompok finansial mampu justru akan menikmati keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan mahasiswa dari keluarga kelas bawah.
Baca Juga: Kuliah Negeri Gratis, Semoga Bukan Prank
"Bisa diprediksi, mahasiswa yang memiliki kemampuan finansial akan lebih diuntungkan dengan kebijakan tersebut. Sebaliknya, bagi mahasiswa dari keluarga kelas bawah, kondisinya mungkin akan sama saja. Artinya, pendidikan tinggi gratis tidak dapat menyelesaikan persoalan ketimpangan," tegasnya.
Berkaca dari implementasi sekolah gratis di jenjang SD hingga SMA, Prof Tuti menilai biaya operasional di tingkat perguruan tinggi sangat kompleks dan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari jumlah mahasiswa hingga biaya hidup.
Oleh karena itu, kebijakan kuliah gratis dikhawatirkan tidak benar-benar dapat membebaskan mahasiswa dari seluruh tanggungan biaya operasional pendidikan.
Guna menanggulangi potensi ketimpangan tersebut, Prof Tuti menawarkan tiga solusi alternatif bagi pemerintah apabila program kuliah gratis benar-benar digulirkan.
Pertama, pemerataan kualitas pendidikan dasar hingga menengah. Menurutnya, alokasi anggaran kuliah gratis sebaiknya diarahkan terlebih dahulu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA secara merata.
Kedua, perbanyak skema beasiswa dan subsidi tepat sasaran. Pemerintah disarankan memperluas public funding melalui beasiswa khusus mahasiswa kurang mampu agar dana negara terdistribusi secara adil.
Baca Juga: Kuliah Negeri Gratis, Semoga Bukan Prank
Ketiga, kebijakan berbasis kesetaraan dan keadilan. Dalam hal ini, ia menyarankan pemerintah untuk mengombinasikan hak pendidikan yang sama (equality) dengan dukungan proporsional sesuai kebutuhan mahasiswa tidak mampu (equity) agar kualitas lulusan yang dihasilkan dapat setara.
"Kesetaraan memastikan hak pendidikan yang sama bagi semua mahasiswa, sedangkan keadilan memberikan dukungan sesuai kebutuhan agar mahasiswa kurang beruntung dapat mencapai kualitas lulusan yang setara," ucap Prof Tuti.