JawaPos.com - Tantangan internet Indonesia kini bergeser. Setelah perluasan akses, persoalan berikutnya adalah memastikan koneksi internet berkualitas, terjangkau, aman, sekaligus mendukung masyarakat agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi.
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan, pembangunan konektivitas tidak lagi cukup hanya dengan memperluas jangkauan jaringan.
Menurut dia, kualitas layanan dan pemerataan manfaat internet menjadi pekerjaan berikutnya yang harus diperkuat.
Hal itu disampaikan Arif dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional APJII dan Internet Days 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) baru-baru ini.
Baca Juga: Tanpa Disadari! 5 Pengaturan Android Ini Diam-Diam Menguras Baterai dan Kuota Internet
"Selama tiga dekade, APJII terus berupaya membangun ekosistem internet nasional yang semakin kuat, terbuka, dan kolaboratif,” ujar Muhammad Arif.
“Ke depan, tantangan kita bukan lagi soal perluasan akses. Ke depan, tantangan kita adalah menghadirkan konektivitas yang berkualitas sebagai fondasi transformasi digital Indonesia," lanjutnya.
Pengguna Internet Indonesia Tembus 235 Juta
Perubahan tantangan tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang terhubung ke internet.
Berdasarkan survei APJII, penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5 persen atau sekitar 221 juta pengguna pada 2024.
Angka tersebut meningkat menjadi 81,72 persen pada 2026, atau sekitar 235 juta pengguna internet di seluruh Indonesia.
Baca Juga: 8 dari 10 Penduduk Indonesia Sudah Terkoneksi Internet, Selanjutnya Bisa Perekonomian
Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa internet semakin sulit dipisahkan dari aktivitas masyarakat, mulai dari komunikasi, pendidikan, ekonomi, hiburan hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Karena itu, peningkatan jumlah pengguna perlu diikuti dengan peningkatan mutu jaringan internet di Indonesia.
APJII menilai pemerataan infrastruktur, keamanan siber dan kemampuan digital masyarakat menjadi bagian penting dari tahap berikutnya dalam pembangunan ekosistem internet nasional.
Prinsipnya, peningkatan jumlah pengguna internet harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, pemerataan infrastruktur, keamanan siber, dan penguatan kapasitas digital masyarakat.
"APJII akan terus berkolaborasi dengan pemerintah, industri, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan transformasi digital Indonesia berjalan secara inklusif dan berkelanjutan," kata Arif.
Baca Juga: Komdigi: Pemerataan Internet Kini Mengandalkan Kombinasi Berbagai Teknologi, Bukan Hanya BTS
APJII juga mendorong perluasan konektivitas ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Organisasi tersebut menyatakan siap memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam sejumlah program, termasuk Kampung Internet.
Di sisi lain, APJII juga mendorong layanan internet berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps agar semakin terjangkau masyarakat.
Kedaulatan Digital jadi Persoalan Berikutnya
Selain soal kecepatan dan pemerataan, pembangunan internet juga berkaitan dengan kedaulatan digital.
Salah satu infrastruktur yang dikelola APJII adalah Indonesia Internet Exchange (IIX), yang berfungsi sebagai titik interkoneksi lalu lintas internet nasional.
Baca Juga: Meutya Hafid: Rumah Layak Kini Tak Cukup Listrik dan Air, Internet Juga Harus Ada
Dengan interkoneksi domestik, lalu lintas internet di dalam negeri dapat tetap dipertukarkan melalui jaringan nasional.
Kondisi tersebut dapat membantu membuat koneksi internet jadi lebih efisien, cepat, dan andal.
Persoalan kedaulatan digital juga menjadi perhatian pemerintah. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Ismail mengatakan, Indonesia perlu memastikan perkembangan ekosistem digital tidak membuat negara hanya menjadi pasar bagi perusahaan teknologi global.
Pemerintah, kata dia, ingin Indonesia mampu menjadi 'tuan rumah di negeri sendiri' dalam hal konektivitas.
Kualitas jaringan menjadi fondasi dari ekosistem tersebut. Menurut Ismail, hampir seluruh perkembangan aktivitas digital saat ini bergantung pada koneksi internet yang memadai.
Baca Juga: Perluas Jangkauan Internet Gratis ke 108 Pesantren, Pemkot Tangsel Berikan Pelatihan AI untuk Santri
"Jadi ini adalah prasyarat yang dibangun oleh teman-teman (APJII). Dan kalau begitu saja pemerintah enggak bisa apresiasi, keterlaluan," kata Ismail di tempat yang sama.
Pikirkan Dampak Penggunaan Internet
Namun, semakin luasnya akses internet juga membawa persoalan lain. Pemerintah menilai penyedia layanan internet tidak cukup hanya memastikan jaringan tersedia dan memiliki kecepatan tinggi.
Ismail berharap para penyedia layanan internet di bawah APJII ikut memperhatikan bagaimana internet digunakan masyarakat.
Pemerintah ingin kualitas internet tidak hanya diukur dari sisi teknis, tetapi juga dari dampaknya terhadap pengguna.
Salah satu perhatian pemerintah adalah semakin banyaknya konten negatif di ruang digital.
Baca Juga: Wi-Fi HP Android Lemot? Jangan Panik, Coba 7 Cara Ini agar Internet Ngebut Lagi
Ismail mengaku khawatir paparan konten negatif yang terus berlangsung dapat memengaruhi generasi mendatang.
Menurut dia, persoalan tersebut bahkan dapat berdampak lebih jauh terhadap budaya masyarakat.
"Ini satu hal yang sangat berat. Enggak bisa ditangani pemerintah sendiri. Hanya bisa kalau bersatu-padu di antara elemen-elemen urusan digital ini," kata Ismail.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa agenda pembangunan internet Indonesia kini memasuki tahap yang lebih kompleks.
Setelah konektivitas diperluas kepada lebih banyak masyarakat, tantangannya adalah memastikan jaringan tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial, sekaligus menciptakan ruang digital yang lebih aman.
Dengan penetrasi internet yang sudah mencapai lebih dari 80 persen, kualitas koneksi, keamanan siber, literasi digital dan tata kelola konten akan semakin menentukan apakah pertumbuhan pengguna internet benar-benar mampu mendorong transformasi digital Indonesia.