Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Terima Penghargaan Pemimpin Percepatan Ekonomi Daerah

JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan sebagai pemimpin percepatan ekonomi daerah 2025 dalam malam penganugerahan Radar Kudus Award yang digelar di Pendopo Bupati Kabupaten Blora, Jumat malam, 17 Oktober 2025. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan, meningkatkan investasi dalam negeri dan asing. Selain itu juga memberdayakan UMKM dan industri lokal untuk bersaing di level nasional maupun internasional. Ahmad Luthfi juga dinilai mengembangkan infrastruktur penunjang ekonomi di Jawa Tengah.

"Saya sebagai Gubernur mengucapkan apresiasi yang tinggi, mewakili teman-teman di eks karesidenan Pati yang diberikan penghargaan (sesuai kategori masing-masing). Ini menginspirasi kita dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yang terbaik," ujarnya usai menerima penghargaan.

Di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan II 2025 mencapai 5,28% year on year (yoy), atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,12%. Realisasi investasi di Jawa Tengah juga tertinggi di Pulau Jawa, mencapai sekitar Rp 57 triliun sampai kuartal III 2025, sekitar 65% merupakan penanaman modal asing (PMA).

Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor industri pengolahan dan konstruksi. Kontribusi Jawa Tengah terhadap perekonomian di Pulau Jawa menduduki ranking 4 sebesar 14,43%. Juga penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Tengah.

Hal itu ditunjang dengan strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di antaranya jaminan kemudahan berusaha dan iklim investasi, pengendalian inflasi, penguatan daya saing dan nilai tambah industri, peningkatan produktivitas sumber daya manusia yang berdaya saing kuat, hingga pengembangan aglomerasi ekonomi di wilayah eks karesidenan.

"Membangun Jawa Tengah, salah satu yang kami utamakan adalah menguatkan UMKM dan membesarkan investasi. Di mana dalam pembangunan, hanya 15% dari APBD sedangkan 85% lainnya adalah investasi," ujarnya.

Dalam sektor UMKM dan industri lokal, diketahui jumlah koperasi di Jawa Tengah sampai triwulan III-2025 tercatat sebanyak 28.365 unit dengan rincian 18.714 (65,98%) merupakan koperasi aktif dan 9.651 unit (34,02%) tidak aktif.

Jumlah anggota koperasi mencapai 7.001.282 orang dengan serapan tenaga kerja mencapai 118.667 orang. Nilai aset koperasi mencapai Rp 51,09 triliun dengan omzet Rp42,22 triliun.

Sementara jumlah UMKM yang dibina sebanyak 197.539 unit dengan nilai aset mencapai Rp 39,65 triliun dan omzet sebesar Rp 69,88 triliun. Serapan tenaga kerja pad sektor ini mencapai 1.376.600 orang. Kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap PDRB Jawa Tengah triwulan II 2025 sebesar 8,36%.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan sebagai pemimpin percepatan ekonomi daerah 2025 dalam malam penganugerahan Radar Kudus Award. (Radar Kudus)

"UMKM ini urat nadi yang perlu dikembangkannya karena sektor ini tidak pernah mengenal krisis atau resesi," katanya.

Pada bidang infrastruktur penunjang ekonomi, capaian Jawa Tengah pada triwulan III 2025 antara lain terkait kondisi jalan meliputi kondisi jalan mantap 91,63% dan kondisi jalan tidak mantap 8,37%, target akhir tahun 2025 adalah 94% jalan provinsi dalam kondisi mantap.

Dalam sektor ini, Ahmad Luthfi juga terus mendorong percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Juga mendorong pertambahan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di wilayah Jawa Tengah.

Ahmad Luthfi menegaskan, dalam membangun Jawa Tengah ia selalu berlandaskan pada kebersamaan dan collaborative government. Melibatkan berbagai pihak mulai dari integrasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai desa, kemudian stakeholder terkait termasuk potensi masyarakat, perguruan tinggi, dan media massa.

"Bupati dan wali kota harus memiliki creative breakthrough atau terobosan pengembangan wilayah. Potensi wilayah dari desa sampai konektivitas antar wilayah. Menciptakan ekonomi baru tidak cukup hanya satu daerah, butuh konektivitas antarkabupaten," jelasnya.