JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan telah menuntaskan seluruh proses administratif terkait pengembalian mobil dinas gubernur senilai Rp 8,5 miliar.

Langkah ini dilakukan di tengah sorotan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran daerah, khususnya terkait pembelian kendaraan dinas dengan nilai fantastis.

Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menyatakan bahwa secara administrasi, proses pengadaan tersebut telah selesai karena kendaraan belum pernah digunakan.

“Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan,” ujarnya di Samarinda, Jumat (20/3).

Faisal menjelaskan, dari total nilai pembelian Rp 8,5 miliar, pihak penyedia hanya menerima pembayaran bersih sebesar Rp 7,5 miliar. Selisih hampir Rp1 miliar merupakan kewajiban pajak berupa PPN dan PPh yang telah disetorkan ke kas negara.

Seiring pembatalan pembelian, Pemprov Kaltim kini berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk proses pengembalian dana pajak, yang diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga bulan.

Baca Juga:Prabowo Soroti Belanja Daerah, Singgung Mobil Dinas Rp 8 Miliar, Sebut Tidak Efisien

Ia menambahkan bahwa nilai Rp 8,5 miliar tersebut sudah mencakup berbagai komponen biaya, mulai dari pajak, bea balik nama, ongkos kirim antarpulau, asuransi, hingga margin perusahaan penyedia.

Menurut Faisal, pengadaan kendaraan dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung yang sah, mengingat hanya terdapat satu distributor di wilayah Jakarta untuk unit tersebut.

Melalui langkah pembatalan dan pengembalian dana, Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya dalam mendukung efisiensi anggaran serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Ini bentuk komitmen kami dalam mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat,” kata Faisal.

Penjelasan ini sekaligus menjadi respons atas kembali mencuatnya isu pembelian mobil dinas mewah, setelah Prabowo sebelumnya mengkritik penggunaan anggaran hingga Rp8 miliar untuk kendaraan pejabat.

Dalam pernyataannya di Hambalang, Bogor, Presiden bahkan membandingkan anggaran tersebut dengan kendaraan dinas yang digunakannya, yakni Maung, yang disebut bernilai jauh lebih rendah.

Sorotan tersebut menjadi sinyal kuat dorongan pemerintah pusat agar belanja daerah lebih diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa.