Kemensos Targetkan Pendiriam Empat Sekolah Rakyat di Papua, Dibangun mulai Juli 2026

Kepala BBPPKS Regional VI Papua Kemensos John Herman Mampioper (kiri) mendampingi Wapres Gibran meninjau Sekolah Rakyat di Jayapura. (ANTARA/Qadri Pratiwi)

JawaPos.com - Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua menargetkan pembangunan permanen empat Sekolah Rakyat di Provinsi Papua yang pembangunannya akan dimulai Juli 2026.

Kepala BBPPKS Regional VI Papua Kementerian Sosial RI Kohn Herman Mampioper di Jayapura, Selasa, mengatakan pembangunan secara simultan tersebut akan diwujudkan di wilayah Biak, Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura.

"Kini sedang dalam proses administrasi untuk pembangunan gedung permanen, setelah itu Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender pada pertengahan Juni 2026 sebelum pekerjaan fisik dimulai pada Juli mendatang," katanya.

Menurut John, pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Selain pembangunan gedung baru, kami juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang masih melengkapi persyaratan administrasi," ujarnya.

Dia menjelaskan, tingginya minat masyarakat menjadi tantangan utama dalam program rintisan tersebut. Saat ini kapasitas sekolah masih terbatas karena keterbatasan lahan sehingga hanya mampu menampung sekitar 100 siswa.

“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, tahun depan kapasitas bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” katanya lagi.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian berbagai dokumen pendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Papua termasuk analisis dampak lingkungan.

“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi sekolah,” katanya.