Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

TII membandingkan dengan politikus Partai Golkar yang juga berprofesi sebagai advokat, Dhifla Wiyani, yang justru lolos mengikuti seleksi CHA dan akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR RI

Dhifla Wiyani tercatat lolos sebagai Calon Hakim Agung untuk Kamar Pidana.

"Nangka ga..Hakim sekelas Albertina Ho tidak lolos seleksi Hakim Agung di Komisi Yudisial," tulis unggahan TII pada media sosial Instagram, Rabu (12/8).

Terpisah, Juru Bicara KY Anita Kadir memastikan, proses seleksi Calon Hakim Agung, Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM), serta Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) dilakukan secara transparan dan independen.

KY telah menyerahkan 14 nama calon kepada Komisi III DPR RI untuk mengikuti tahapan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.

Ke-14 calon tersebut terdiri atas empat calon hakim agung Kamar Pidana, dua calon hakim agung Kamar Perdata, dua calon hakim agung Kamar Agama, tiga calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak, dua calon hakim ad hoc HAM, serta satu calon hakim ad hoc Tipikor.

“KY memastikan proses seleksi calon hakim agung, calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM), dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA berlangsung transparan dan independen. Setiap proses telah disampaikan ke publik, sehingga dapat memantau proses seleksi tersebut dan mengikuti setiap alurnya,” tegas Anita.

Anita menjelaskan, keterlibatan berbagai pihak menjadi salah satu upaya KY untuk menjaga transparansi dan independensi dalam setiap tahapan seleksi. Proses tersebut dilakukan dengan mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan bagi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA.

“Proses seleksi mengedepankan prinsip transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel,” ucap Anita.

Ia mencontohkan, penerapan mekanisme blind review atau penilaian secara anonim. Melalui metode tersebut, pihak yang melakukan penilaian tidak mengetahui identitas peserta yang sedang dinilai.

Selain itu, nilai ambang batas atau passing grade ditentukan terlebih dahulu sebelum identitas para calon dibuka. Menurut Anita, mekanisme tersebut diterapkan untuk meminimalkan potensi keberpihakan maupun perlakuan khusus terhadap peserta tertentu.

KY juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses seleksi. Publik dapat menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rekam jejak, integritas, maupun kompetensi para calon hakim agung dan hakim ad hoc yang mengikuti seleksi.

Baca Juga:Uji Kapasitas hingga Integritas, 23 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM Ikuti Seleksi Wawancara Akhir