Peringatan HUT ke-26 Apkasi, Kabupaten Garda Terdepan Jalankan Program Nasional yang Menyentuh Langsung Masyarakat

JawaPos.com - Desakan perluasan otonomi daerah mengemuka pada sebuah forum dialog memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Langkah strategis ini diperlukan agar regulasi nasional lebih adaptif dalam mendukung inovasi kemandirian fiskal tingkat kabupaten di tengah kondisi ruang anggaran daerah yang kian menyempit akibat pengetatan fiskal nasional.

Aspirasi krusial tersebut mengemuka dalam Forum Dialog Otonomi Daerah yang digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Apkasi. Acara yang mengusung tema "Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah" ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, bertempat di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang juga merayakan dirgahayu ke-80, Kamis (2/7/2026).

Dalam forum yang dihadiri oleh ratusan peserta terdiri dari puluhan bupati, wakil bupati, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut, tantangan berat yang dihadapi para pemimpin lokal menjadi sorotan utama. 

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat menyampaikan materinya menganalogikan posisi para kepala daerah saat ini tengah berada di persimpangan jalan. Hal ini mengingat visi besar Indonesia yang digadang-gadang bertransformasi menjadi negara maju dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

"Setiap pemimpin ada ujiannya dan setiap ujian ada pemimpinnya yang membutuhkan jurus-jurus inovasi dan pemahaman algoritma kekinian agar apa yang dikerjakan tidak sekadar menjadi santapan kritik netizen di media sosial," ujar Bima Arya.

Baca Juga:Penyesuaian Kebijakan untuk Sikapi Kenaikan Harga Minyak Global yang Berpotensi Menggerus Ruang Fiskal

Bima menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menggariskan dua syarat mutlak agar Indonesia berhasil lolos menjadi negara maju, yakni keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) dan memaksimalkan bonus demografi. 

Menurut Bima, Apkasi memegang peran sentral sebagai wadah kolaboratif tempat para kepala daerah saling mereplikasi praktik terbaik (best practices) dalam melahirkan alternatif pembiayaan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan kapasitas fiskal bukan lagi sekadar pilihan, melainkan prasyarat utama agar daerah mampu menjalankan kewenangannya secara optimal. 

Kabupaten merupakan garda terdepan sekaligus mitra strategis DPR RI dan Pemerintah Pusat dalam mengeksekusi program nasional yang menyentuh langsung masyarakat, seperti ketahanan pangan, infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan UMKM.

Terkait desakan revisi UU Nomor 23 Tahun 2014, Bursah menjelaskan bahwa Apkasi tidak bergerak dengan tangan kosong. "Bagi kami, revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bukan sekadar perubahan norma hukummelainkan momentum emas untuk mengevaluasi potret desentralisasi setelah lebih dari satu dekade berjalan. Kami berharap DPR RI dan Pemerintah menjadikan rekomendasi dari tingkat kabupaten ini sebagai bahan evaluasi substantif demi memperjelas pembagian kewenangan dan memperluas ruang inovasi lokal," ucap Bursah.