Matangkan Indeks Pengelolaan Batas Negara, Perkuat Sinergi K/L Jaga Kedaulatan dan Layanan Perbatasan

JawaPos.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara menyelenggarakan forum pembahasan Indeks Pengelolaan Batas Wilayah Negara (IPBWN) bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait, Jumat (3/7/2026). 

Forum ini menjadi langkah strategis BNPP RI untuk memastikan pengelolaan batas negara berjalan terukur, terpadu, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI, Gutmen Nainggolan, menegaskan bahwa penguatan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. 

Baca Juga:Nekat Selundupkan 15 Gram Sabu dalam Kotak Susu, Pengunjung Rutan Surabaya Diamankan

Menurutnya, IPBWN dirancang sebagai instrumen untuk memastikan kebijakan lintas sektor tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi mendorong aksi nyata dan terukur.

“Indikator harus mampu men-trigger kerja bersama lintas kementerian/lembaga, bukan sekadar paparan, tetapi benar-benar memberi daya dorong bagi pengambilan keputusan,” ujar Gutmen.

Dalam paparannya, Gutmen menjelaskan bahwa pengelolaan batas negara wilayah darat bertumpu pada tiga tahapan utama, yakni alokasi wilayah, penetapan batas, dan penegasan batas atau demarkasi. 

Penegasan dilakukan melalui penetapan titik koordinat yang disepakati bersama negara tetangga dan dituangkan dalam dokumen hukum. Oleh karena itu, hilangnya patok di lapangan tidak serta-merta berarti hilangnya batas negara. “Kalau titik koordinatnya ada, batas negara tetap ada. Yang hilang hanya patoknya,” tegasnya.

Baca Juga:KPK Tegaskan Pengakuan Menhut Raja Juli Terima Uang dari Bupati Kuansing jadi Bahan Pengayaan Penyidik

Sementara itu, pada batas laut dan udara, pengelolaan difokuskan pada penetapan batas maritim, pengamanan wilayah, serta dukungan sarana dan prasarana, termasuk patroli laut, pengawasan udara berbasis radar, dan pengamanan pulau-pulau kecil terluar. Mengingat batas laut dan udara bersifat imajiner, kehadiran negara melalui pengamanan dinilai krusial untuk mencegah pelanggaran wilayah.

Dalam aspek lintas batas negara, IPBWN juga mengukur kinerja penetapan kebijakan lintas batas, evaluasi perjanjian internasional, serta integrasi layanan keluar-masuk orang dan barang. 

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) diposisikan bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simpul pelayanan terpadu yang mengintegrasikan layanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina secara digital, sekaligus penggerak ekonomi kawasan perbatasan.