KPK Tegaskan Pengakuan Menhut Raja Juli Terima Uang dari Bupati Kuansing jadi Bahan Pengayaan Penyidik

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tetap membuka peluang untuk memeriksa Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait pengakuan penerimaan uang dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, terkait pelepasan hutan produksi terbatas (HPT).

Sebab, Raja Juli mengaku menerima uang dari Suhardiman, tetapi telah dipulangkan sebelum terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kuansing.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pengakuan Raja Juli akan menjadi pengayaan penyidik dalam mengusut kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kuansing, Suhardiman Amby.

Baca Juga:Atasi Macet Horor Jakarta, Pramono Anung Bidik Proyek Flyover Pejompongan, Bintaro dan Universitas Pancasila

"Apa yang disampaikan tersebut tentu menjadi pengayaan informasi bagi penyidik. Apakah uang dalam amplop yang diberikan oleh bupati, berkaitan dengan proses pelepasan izin kawasan hutan," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (3/7).

Budi menegaskan, pihaknya tetap akan menelusuri temuan awal dalam proses penyidikan terkait adanya pengumpulan uang oleh Bupati Kuangsing dari sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah Kuansing.

Karena itu, ia memastikan penyidik tetap membuka peluang untuk memeriksa Menhut Raja Juli Antoni terkait dugaan penerimaan uang tersebut.

"Sehingga Penyidik tentu terbuka untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang dapat menjelaskan hal tersebut," tegasnya.

Menhut Raja Juli Antoni akui terima uang dari Bupati Kuansing tapi sudah dikembalikan

Baca Juga:Honda Monkey 2026 Tampil Lebih Segar, Dapat Warna Baru dan Jok Bermotif Kotak-Kotak

Diketahui sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengklaim telah mengembalikan amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby usai audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut), pada 2 Juni 2026. Menurutnya, amplop tersebut dikembalikan jauh sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI itu menyebut, ajudannya menyerahkan kembali amplop itu kepada Suhardiman pada 12 Juni 2026 atau 17 hari sebelum OTT KPK berlangsung.