Bupati Temanggung Tolak Penyeragaman Bungkus Rokok, Layangkan Surat ke Pemerintah Pusat

JawaPos.com - Rencana penyeragaman bungkus rokok serta pembatasan kadar tar dan nikotin dalam aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024 memicu gelombang penolakan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung menyatakan keberatan atas regulasi baru tersebut karena dinilai mengancam ekosistem industri hulu hingga hilir.

Dikutip dari Radar Magelang (JawaPos Group), Bupati Temanggung Agus Setyawan mengungkapkan, regulasi ketat ini berpotensi besar merusak mata pencaharian para petani tembakau. Sebagai salah satu sentra penghasil tembakau terbesar, Temanggung mendesak pemerintah pusat untuk tetap menggunakan aturan lama yang sudah memiliki payung hukum jelas.

"Kami jelas menolak kalau isinya seperti pembatasan tar, nikotin, dan penyamaan bungkus rokok. Kami meminta kembali kepada aturan yang lama karena terkait kadar tar dan nikotin sudah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI)," tegas Agus dikutip Selasa (7/7).

Baca Juga:Hashim Sebut Langkah Menhut Raja Antoni Perkuat Polhut Dapat Perhatian Prince William

Menurut Agus, meski aturan baru dari Kementerian Kesehatan ini tidak menyasar petani secara langsung, efek domino yang dihasilkan akan sangat memukul sektor hulu. Pembatasan ketat dipastikan bakal memangkas kuota penyerapan bahan baku oleh pabrikan rokok.

"Kalau ini tetap dijalankan memang tidak menohok langsung petani. Tapi pasti akan berimbas terhadap penyediaan bahan baku. Sampai hari ini petani tembakau di Kabupaten Temanggung masih eksis menanam tembakau," lanjut Agus.

Demi menyelamatkan nasib para petani, Pemkab Temanggung telah melayangkan surat penolakan resmi kepada Menko PMK dan Kantor Staf Presiden (KSP), serta menyampaikan aspirasi ini secara lisan kepada Menteri Pertanian.

Baca Juga:Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Sosialisasi Perda, Eks Wakil DPRD Jember Dituntut 6,5 Tahun Penjara

Kemenperin Desak Aturan Kemasan Polos Dihapus

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan Pintaria meminta agar standarisasi kemasan rokok yang menghilangkan identitas produk dihapus dari rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes). Intervensi pemerintah seharusnya dibatasi pada pengaturan desain peringatan kesehatan visual seperti ukuran dan tata letak gambar, bukan menghapus ciri khas produk.

Terkait penurunan kadar tar dan nikotin, dia mengingatkan perlunya proses transisi yang realistis. Kalau ada target akhir, harus disepakati bersama antara petani, pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi.

"Menurut kami target kadar nikotin 1 dan tar 10 itu mungkin baru bisa dicapai sekitar 30 tahun mendatang," jelas Merrijantij.