Guru Besar Hukum Pidana Dorong Pengusutan Tuntas Dugaan Korupsi di Balik Blackout Sumatera

JawaPos.com - Dukungan terhadap Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri terus mengalir.

Salah satunya dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Prija Djatmika. Ia berharap Polri mengusut tuntas dugaan korupsi terkait pemenuhan pasokan batu bara yang diduga berdampak pada terjadinya blackout di Sumatera dan sejumlah wilayah Indonesia. dikutip dari Radar Surabaya.

“Kami mendukung penuh seluruh upaya dan tindakan Kortas Tipikor Polri dalam mengusut kasus ini. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab, tanpa terkecuali, termasuk apabila melibatkan pejabat negara maupun aparatur penegak hukum,” tegasnya.

Ia menilai, perkara tersebut bukan hanya berkaitan dengan potensi kerugian keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga menyangkut dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat akibat terjadinya blackout.

Baca Juga:Komisi III DPR Dukung Kortas Tipidkor Polri Usut Tuntas Dugaan Korupsi Batubara Penyebab Blackout

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. (Istimewa)

Menurutnya, penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang mencakup suap, gratifikasi, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus dilakukan secara menyeluruh dan dituntaskan secara profesional, transparan, berkeadilan, serta independen.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pihak yang berupaya menghalangi, menghambat, atau merintangi proses penyidikan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan obstruction of justice.

Baca Juga:Kortas Tipidkor Polri Ungkap Akal-akalan Pengadaan yang Bikin Batu Bara Cepat Habis dan Berujung Blackout

“Pihak-pihak yang menghalangi proses penyidikan harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku tertentu, tetapi harus mampu mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan menuntaskan perkara ini sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.

semangat pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta komitmen Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, berkeadilan, dan independen.