BPS Catat Kemiskinan Jabar Turun Jadi 6,54 Persen, tapi Ketimpangan Meningkat

Grafik tingkat kemiskinan Jawa Barat yang diumumkan dalam rilis data BPS Provinsi Jawa Barat. (BPS Jawa Barat/Antara)

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mencatat persentase penduduk miskin per Maret 2026 berhasil menyusut menjadi 6,54 persen atau berkurang 114,23 ribu jiwa. Tapi saat bersamaan angka ketimpangan pengeluaran (Gini Ratio) justru mengalami kenaikan.

Penurunan tersebut membuat total penduduk miskin di Jawa Barat kini tersisa 3,44 juta jiwa, dengan perbaikan kualitas kemiskinan. Itu tercermin dari turunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 1,14 menjadi 1,04 serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,27 menjadi 0,23.

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengungkapkan, garis kemiskinan Jawa Barat per Maret 2026 ditetapkan sebesar Rp 609.790 per kapita per bulan. Dengan porsi komoditas makanan memegang peran dominan sebesar 74,48 persen.

Baca Juga:PT Timah Imbau Kondusivitas Belitung Timur, Dialog Jadi Jalan Penyelesaian

"BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur menurut garis kemiskinan," kata Ari seperti dilansir dari Antara.

Beras dan rokok kretek filter menjadi dua komoditas utama penyebab kemiskinan, dengan sumbangan beras terhadap garis kemiskinan mencapai 21,33 persen di perkotaan dan 26,78 persen di perdesaan. Disusul rokok sebesar 10,63 persen di kota dan 6,88 persen di desa.

Secara kuantitas dan kualitas kemiskinan membaik. Perkotaan mengalami penurunan warga miskin sebanyak 124,61 ribu orang. Wilayah perdesaan justru mengalami penambahan penduduk miskin sebanyak 10,38 ribu orang (naik 0,20 persen poin).

Baca Juga:Karhutla Gunung Bromo Meluas hingga 70 Hektare, Cemara hingga Semak Belukar Hangus

Di samping itu, Gini Ratio Jawa Barat per Maret 2026 merangkak naik menjadi 0,413 (naik 0,016 poin dibanding September 2025). Itu mempertegas bahwa jurang ketimpangan pengeluaran antar-kelompok masyarakat semakin melebar.

"Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, indikator kemiskinan di Jawa Barat secara umum membaik dibandingkan September 2025. Namun indikator ketimpangan mengalami kenaikan sehingga tetap perlu menjadi perhatian," tutur Ari.