Wali Nanggroe Ajak Masyarakat Aceh Rawat Perdamaian Lewat Perjanjian Helsinki

JawaPos.com - Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al Haythar mengajak seluruh masyarakat Aceh menjadikan peringatan Hari Damai Aceh ke-21 sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, menjaga ketenteraman, serta memperkuat komitmen dalam mempertahankan perdamaian. Seruan tersebut disampaikan dalam peringatan 21 tahun penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, itu dinilai menjadi salah satu tonggak terpenting dalam perjalanan sejarah Aceh.

Menurut Malik Mahmud, lahirnya perjanjian Helsinki menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan kedua pihak dalam memilih jalur dialog sebagai upaya mengakhiri konflik, serta membangun masa depan Aceh.

“MoU Helsinki bukan sekadar mengakhiri konflik yang berkepanjangan, tetapi juga membuka ruang bagi rekonsiliasi, pembangunan, demokrasi, serta lahirnya tatanan kehidupan yang lebih damai dan bermartabat bagi seluruh rakyat Aceh,” kata Malik Mahmud dalam seruannya, sebagaimana dikutip dari Rakyat Aceh (Jawa Pos Grup), Minggu (16/8).

Baca Juga:5.000 orang Mengungsi Akibat Gempa M 7,7 NTT: Butuh Bantuan Tenda Hingga Beras

Ia menuturkan, terciptanya perdamaian turut memulihkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Aceh. Kondisi tersebut kemudian membuka peluang bagi berbagai negara dan lembaga internasional untuk memberikan dukungan, termasuk dalam pemulihan sosial-ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur setelah bencana tsunami.

Selama lebih dari dua dekade, Aceh juga mengalami sejumlah perubahan di tengah kondisi yang relatif damai. Pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi bagian dari perkembangan yang dapat dirasakan masyarakat.

Selain itu, suasana damai turut membuka ruang bagi semakin luasnya kerja sama Aceh, baik dengan pemerintah daerah maupun pihak-pihak dari tingkat nasional dan internasional.

Meski demikian, Malik Mahmud mengakui perjalanan perdamaian Aceh tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah pada 26 November 2025 dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat serta menimbulkan kerusakan di berbagai wilayah.

Di tengah kondisi tersebut, semangat perdamaian kembali tercermin melalui solidaritas dan gotong royong masyarakat. Kepedulian antarsesama menjadi kekuatan penting bagi masyarakat Aceh untuk menghadapi dampak bencana sekaligus bangkit melanjutkan pembangunan.