Pakar Hukum Nilai Bukti Perkara Sudewo Tak Memadai, Ada Potensi Bebas

JawaPos.com - Pakar hukum pidana Dr. Chairul Huda, SH., MH. menilai terdakwa Bupati Pati nonaktif Sudewo memiliki potensi untuk bebas dari perkara yang menjeratnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) sekaligus Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Pidana itu menilai bukti yang terungkap dalam persidangan belum cukup kuat untuk memastikan Sudewo melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Chairul, perkara Sudewo memiliki dua klaster utama.

Baca Juga:649 Unit Huntap di Aceh Telah Rampung, Terbanyak di Aceh Utara

Pertama, dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Kedua, dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

Chairul secara khusus menyoroti penerapan pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Baca Juga:Terumbu Karang Pulau Messah Dipulihkan, 500 Bibit Disiapkan untuk Jaga Laut dan Ekonomi Warga

Menurut dia, ketentuan tersebut berkaitan dengan penerimaan gratifikasi dan mensyaratkan adanya keterkaitan antara penerimaan tersebut dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki terdakwa.

Dalam perkara DJKA, Chairul mempertanyakan kewenangan Sudewo karena saat perkara tersebut terjadi, Sudewo merupakan anggota DPR RI.

Menurut dia, Sudewo tidak memiliki kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di DJKA.