MotoGP Mandalika Libatkan 500 UMKM, Iqbal Minta Pedagang Dapat Manfaat Ekonomi

JawaPos.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat ruang dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Keterlibatan mereka diharapkan tidak sekadar meramaikan ajang balap internasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Hal itu disampaikan Iqbal saat mengunjungi kawasan UMKM di Mandalika, Kamis (8/10/2026). Menurut dia, keterlibatan sekitar 500 UMKM lokal menjadi salah satu hal yang membedakan MotoGP Mandalika dari penyelenggaraan serupa di negara lain.

“Ada banyak hal di MotoGP Mandalika ini yang tidak ada di MotoGP lainnya. Yang pertama UMKM. Bayangkan 500 UMKM dari daerah sekitar, termasuk perwakilan kabupaten/kota di hampir seluruh NTB itu hadir di sini,” kata Lalu Iqbal.

Iqbal mengatakan, keterlibatan tersebut sejalan dengan dua tujuan pembangunan NTB, yakni Makmur dan Mendunia. Penyelenggaraan ajang internasional, menurut dia, perlu berjalan beriringan dengan terbukanya kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Jadi, ini kata makmur dan mendunia. Jadi, tetap kemakmuran masyarakat di sekitar itu tetap mendapatkan ruang untuk tumbuh,” ujarnya.

Karena itu, Iqbal turut menyoroti kelayakan fasilitas di kawasan UMKM. Dalam kunjungannya, dia menginstruksikan penambahan atap pelindung agar makanan yang dijajakan pedagang tidak terpapar langsung sinar matahari.

Dia juga meminta penambahan fasilitas penyejuk untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Penataan tersebut diharapkan membuat kawasan lebih nyaman bagi pedagang maupun pembeli.

Menurut Iqbal, penyediaan tempat berjualan perlu didukung fasilitas yang memadai. Lokasi yang mudah dijangkau, kenyamanan pengunjung, dan perlindungan produk dagangan menjadi faktor penting agar kunjungan selama MotoGP dapat menghasilkan transaksi bagi pelaku UMKM.

Terdapat sekitar 500 stan yang tersebar di sejumlah titik di kawasan Mandalika dan area Kuta. Jumlah tersebut belum termasuk pedagang di beberapa lokasi lainnya.

Stan-stan itu melibatkan berbagai pelaku usaha, termasuk UMKM yang difasilitasi melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov NTB.