Regulasi Produk HPTL Diharapkan Berbasis Riset, Bukan Opini Semata

JawaPos.com - Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) Paido Siahaan meminta agar pemerintah melakukan penelitian untuk menentukan kebijakan bagi produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), seperti produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektrik, dan snus. Menurutnya, regulasi berbasis kajian ilmiah bagi produk tersebut dipercaya dapat berkontribusi dalam menurunkan angka perokok di Indonesia. Sebab, pengujian kebijakan telah diambil oleh negara lain, seperti pemerintah Inggris.

"Kami menyarankan agar semua pihak mengedepankan argumen ilmiah, bukan sekedar opini untuk mendukung pernyataan mereka," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (9/7).

Ia menyebut, Layanan Kesehatan Nasional Inggris (The National Health Service/NHS) telah menggunakan produk HPTL untuk mengatasi masalah rokok. "Kami berharap, dalam hal ini, pemerintah bisa melakukan hal serupa untuk menekan jumlah perokok di Indonesia," imbuhnya.

Karena belum adanya riset yang dilakukan pemerintah, kata dia, banyak opini simpang siur yang berkembang di masyarakat bahwa produk HPTL lebih berbahaya dibandingkan rokok. Dengan adanya riset, Paido berharap publik mendapatkan informasi yang komprehensif.

"Karena sudah masuk ranah sains, kami mendorong para peneliti untuk menganalisis dan menyajikan hasil analisis mereka terhadap isu ini," tuturnya.

Meskipun demikian, menurut Paido, hal ini tergantung itikad pemerintah sendiri. Pemerintah tetap ingin melakukan kajian ilmiah atau menggunakan data dari pihak lain.

"Kami tidak mencoba menjadi pemimpin dalam masalah ini. Kami inginkan pemerintah memberikan kesempatan untuk mengurangi dampak pemakaian tembakau yang dibakar bagi sekitar 60 juta perokok di Indonesia," kata Paido.

Dengan adanya regulasi yang berbasis riset, perokok dewasa diharapkan semakin lebih mudah mengakses produk HPTL. "Kami menganggap akses konsumen sudah jauh lebih mudah untuk mendapatkan produk alternatif ini. Yang kami cemaskan, jangan sampai regulasi ke depan mengakibatkan harga dan akses yang semakin memberatkan konsumen," pungkasnya.