JawaPos.com — Sekretariat Wakil Presiden menegaskan pentingnya penguatan UMKM dan ekonomi perempuan. Langkah ini diyakini bisa memperkuat ekonomi masyarakat, dam berujung pada meningkatkan taraf hidup.

Hal itu disampaikan Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa dalam forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/3).

“Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat,” ujar Tina.

Dia menjelaskan, forum ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah dalam mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan agar berjalan lebih terkoordinasi dan berdampak nyata.

Baca Juga:Singkirkan Atalanta, Bayern Munchen Melenggang Nyaman ke Perempat Final Liga Champions

“Tujuannya untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan,” imbuhnya.

Tina menilai, perlu ada penekanan khusus dalam menentukan indikator kenaikan kelas UMKM. Langkah ini untuk memastikan terwujudnya transformasi usaha secara terukur.

“Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omset kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?,” ucapnya.

Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki menyoroti masih rendahnya proporsi wirausaha perempuan di Indonesia. Angka ini dinilai perlu ditingkatkan.

“Ini kalau kita lihat dari sisi proporsi wirausaha perempuan itu mungkin baru sekitar 37 persen,” kata Maliki.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kemeninves/BKPM, Riyatno, menekankan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kami mengajak kepada stakeholders itu sama-sama untuk bagaimana supaya para pelaku usaha UMKM ini terutama yang mikro ya, supaya mereka mau punya NIB,” kata Riyatno.

Forum yang digelar dalam semangat Hari Perempuan Internasional itu dihadiri perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), Kementerian UMKM, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), Badan POM, INDEF, UI, CORE Indonesia, serta berbagai mitra strategis seperti Fatayat NU, Aisyiyah, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) Perempuan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), hingga badan usaha seperti PNM, Bank BRI, GoTo, Grab, dan Sampoerna.