Program Belanja Nasional 2025 dari Friday Mubarak hingga Harbolnas, Kemendag: Transaksi Tembus Rp 393,78 Triliun

Kemendag catat transaksi program belanja nasional 2025 tembus Rp 393,78 triliun. Lihat dampak terhadap UMKM dan pasar dalam negeri. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan nilai transaksi dai sejumlah program belanja nasional di sepanjang tahun 2025 mencapai Rp 393,78 triliun. Angka tersebut terdiri dari sembilan program yang telah digelar bekerja sama dengan pihak ketiga dan pelaku usaha.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan program-program belanja ini dibuat sebagai upatya untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Serta upaya untuk menumbuhkan pasar di dalam negeri yang cukup besar ini.

"Sehingga pasar yang besar ini dapat diisi juga oleh industri kita dalam negeri dan juga oleh para UMKM kita. Kita melihat yang pertama berbagai momentum mulai dari Friday Mubarak yang juga transaksinya cukup tinggi sebesar Rp72,3 triliun, kemudian juga disusul Holiday Sale dengan transaksi Rp69,2 triliun dan Epic Sale senilai atau mencapai target Rp54,88 triliun," ujar Budi Santoso dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja 2025 di Jakarta, Jumat (6/2).

Selain itu, ada juga program Bina Diskon Lebaran yang transaksinya telah mencapai Rp 32,7 triliun. Lalu, program Merdeka Madness dengan transaksi sebesar Rp 44 triliun, Indonesia Shopping Festival senilai Rp 23,3 triliun, BINA-HBD Indonesia senilai Rp 30 triliun.

Selanjutnya, Harbolnas dengan transaksi mencapai Rp 36,4 triliun, serta BINA Indonesia Great Sale sebesar Rp 31 triliun. Ia menilai, melalui momentum-momentum tersebut membuktikan bahwa pasar di dalam negeri ini cukup sehat dan terjaga.

"Nanti, dalam rangka lebaran kita juga akan mengadakan Bina Lebaran, kami sudah berkomunikasi dengan Hippindo, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita segera memulai program tersebut," jelasnya.

Di sisi lain, Budi Santoso juga mengungkapkan bahwa program-program belanja tersebut akan sangat berkaitan dengan bagaimana pemerintah memfasilitasi UMKM. Pertama, kata dia, berkaitan dengan penguatan daya saingnya, kemudian perluasan akses pasarnya dan juga peningkatan penggunaan produk lokal.

"Jadi sebenarnya ketika program belanja nasional ini berjalan maka di situ UMKM dapat bergerak sesuai dengan sektor-sektor dan sesuai dengan penguatan yang sudah kita canangkan," tukasnya.