Menkeu Purbaya Kejar 10 Perusahaan 'Underinvoicing' untuk Tambah Penerimaan Negara

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengejar 10 perusahaan yang diketahui melakukan underinvoicing atau membayar lebih rendah dari nilai seharusnya untuk menambah penerimaan negara. Purbaya menjelaskan bahwa praktik underinvoicing menjadi salah satu sumber kebocoran penerimaan negara.

Maka dari itu, memberantas praktik ilegal tersebut dapat turut mendongkrak pendapatan fiskal melalui setoran pajak. "Sudah kami deteksi perusahaan-perusahaan mana yang melakukan underinvoicing dan jumlahnya. Saya pikir itu akan memperbaiki terus pendapatan kita ke depan,” ujar Purbaya, kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3).

Meski begitu, Purbaya mengaku belum mengetahui nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik underinvoicing 10 perusahaan tersebut.

“Masih dihitung lagi,” ujar Purbaya mengonfirmasi.

Adapun secara umum, Purbaya menyatakan kinerja penerimaan telah bergerak membaik dibandingkan kinerja pada tahun lalu. Untuk periode Januari dan Februari, penerimaan pajak mencetak pertumbuhan di level 30 persen.

Khusus pada Februari 2026, penerimaan pajak bersih (netto) mencapai Rp245,1 triliun, tumbuh 30,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pertumbuhan penerimaan pajak utamanya ditopang oleh kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tumbuh sebesar 97,4 persen dengan nilai Rp85,9 triliun, mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan transaksi.

Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) Badan tumbuh 44 persen. Sementara PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 meningkat 3,4 persen. Adapun PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 tercatat tumbuh 4,4 persen, sedangkan sumber pajak lainnya naik 24,2 persen.

Purbaya berharap kinerja setoran pajak dapat bertahan bahkan lebih baik ke depannya. “Jadi, ekonominya betul-betul berputar. Saya harap ke depan membaik terus,” tuturnya.