Kesenjangan Pembiayaan UMKM Rp 2.400 Triliun, Akses Modal Jadi Penentu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

JawaPos.com–Kesenjangan pembiayaan masih menjadi persoalan mendasar dalam perekonomian Indonesia. Kebutuhan kredit UMKM diproyeksikan mencapai Rp 4.300 triliun pada 2026, sementara realisasi penyaluran baru sekitar Rp 1.900 triliun.

Dengan demikian, terdapat financial gap sebesar Rp 2.400 triliun yang belum terpenuhi. Hal tersebut menjadi indikasi kuat bahwa akses keuangan bagi pelaku usaha mikro masih terbatas.

Situasi ini mencerminkan belum meratanya inklusi keuangan, terutama di sektor usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Keterbatasan akses pembiayaan tidak hanya menghambat ekspansi usaha, tetapi juga mempersempit peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:Target Rp710 Miliar, ASLI Perkuat Posisi di Industri Konstruksi

Founder & CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra menegaskan, pembiayaan yang tepat sasaran mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro secara signifikan. Dia merujuk pada temuan laporan keberlanjutan perusahaan pada 2025 yang menunjukkan dampak konkret akses pendanaan terhadap kinerja pelaku usaha.

”Hasil Sustainability Report Amartha 2025 menunjukkan bahwa 89 persen UMKM Binaan Amartha mengalami peningkatan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 63 persen setelah mendapatkan akses pembiayaan. Secara kumulatif, dampak tersebut telah dirasakan oleh sekitar 2,3 juta dari 3,9 juta UMKM binaan Amartha yang tersebar di lebih dari 50.000 desa. Ini menegaskan bahwa pembiayaan inklusif bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga menjadi katalis bagi pelaku usaha untuk bertumbuh dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Andi melalui keterangannya.

Pandangan tersebut sejalan dengan analisis Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies Nailul Huda. Dia menilai bahwa akses pembiayaan memiliki dampak luas terhadap mobilitas ekonomi masyarakat.

Baca Juga:Pembiayaan Mikro Tembus Rp 6 Triliun, Perkuat Daya Tahan Ekonomi Rumah Tangga dan UMKM

”Masih ada kesenjangan pembiayaan yang menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum terhubung dengan sistem keuangan formal. Ketika akses ini terbuka, dampaknya tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada kemampuan rumah tangga untuk lebih kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi,” jelas Nailul Huda.

Dia juga menyoroti peran teknologi finansial dalam memperluas inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Data menunjukkan kehadiran teknologi finansial, termasuk pinjaman daring, membuat angka inklusi keuangan meningkat, baik secara umum maupun pada masyarakat 40 persen termiskin.

”Negara yang sudah mengadopsi teknologi finansial memiliki tingkat inklusi keuangan 41,5 persen lebih tinggi ketimbang negara yang belum mengadopsi teknologi finansial. Kehadiran pinjaman daring membuat akses ke layanan keuangan menjadi terbuka lebar dan mendukung program peningkatan inklusi keuangan pemerintah. Di sisi lain, ekosistem keuangan di desa pun terdorong karena adanya pinjaman daring, seperti munculnya agen-agen produk keuangan di desa,” imbuh Huda.