Anggota DPR Rokhmat Ardiyan Ingatkan Perdagangan Karbon Harus Bermanfaat bagi Rakyat, Perlu Ada Tata Kelola Kredibel

JawaPos.com - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rokhmat Ardiyan berharap perdagangan karbon di Indonesia bisa membawa manfaat ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya tata kelola yang kredibel dalam pengelolaan ini.

Rokhmat menyambut positif peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) karena sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Regulasi ini bisa menjadi pondasi dalam tata kelola perdagangan karbon.

“Dengan diluncurkannya SRUK, maka aktivitas perdagangan karbon di Indonesia sudah dapat dimulai. SRUK merupakan sebuah sistem registri yang dapat menghadirkan transparansi, akuntabilitas serta mendukung perdagangan karbon dengan prinsip high-integrity. Ini menjadi pondasi penting agar kredit karbon dari Indonesia memiliki kredibilitas, serta dapat membawa dampak ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan membantu upaya dekarbonisasi di Indonesia," ujar Rokhmat, Jumat (17/7).

Menurutnya, implementasi Perpres No. 110 Tahun 2025 tetap perlu dikawal secara konsisten. Menurutnya, penguatan integritas data, validasi proyek, interoperabilitas dengan sistem registri internasional serta kepastian hukum menjadi faktor penting untuk menjaga kredibilitas pasar karbon Indonesia.

Baca Juga:Menteri ESDM Bahlil Tegaskan Proyek Blok Masela Tetap Lindungi Hak Warga

"Perpres 110 Tahun 2025 telah membangun fondasi yang kuat. Tugas kita sekarang adalah memastikan implementasinya berjalan dengan integritas dan didukung kepastian hukum yang memadai. Dengan tata kelola yang kredibel, setiap unit karbon Indonesia akan memiliki kepercayaan di pasar internasional sekaligus memperkuat daya tarik investasi hijau ke Indonesia," imbuhnya.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat ini menyampaikan, keberhasilan perdagangan karbon tidak hanya diukur dari nilai transaksi. Melainkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dan terjaganya ekosistem hutan.

"Masyarakat lokal yang turut menjaga kelestarian hutan juga harus menjadi pihak yang merasakan manfaat ekonominya. Perdagangan karbon tidak boleh hanya menjadi instrumen pasar, tetapi juga harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme pembagian manfaat yang adil dan transparan," tegasnya.

Rokhmat menilai tantangan berikutnya adalah memastikan implementasinya berjalan konsisten. Karena itu, Fraksi Partai Gerindra di DPR RI akan memfokuskan pengawasan pada kualitas tata kelola, kepastian investasi, serta distribusi manfaat agar pasar karbon benar-benar menjadi instrumen dekarbonisasi serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan masyarakat.

"Tugas kita di Fraksi Gerindra DPR RI, adalah memastikan potensi karbon Indonesia benar-benar menjadi nilai tambah bagi lingkungan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat lokal, bukan sekadar menjadi komoditas yang diperdagangkan," pungkasnya.