
Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan, Selasa (12/5/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diperkirakan akan melemah pada perdagangan Selasa (4/8), setelah sebelummya ditutup menguat 25 poin menjadi Rp 17.997 per dolar AS pada perdagangan Senin (3/8).
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam negeri dan luar negeri.
"Untuk perdagangan (4/8) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 17.990-Rp 18.040," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Selasa (4/8).
Ibrahim mengatakan, sentimen eksternal masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Pelaku pasar saat ini mencermati arah kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (The Fed) serta serangkaian data ketenagakerjaan AS yang dinilai akan memberikan gambaran mengenai prospek suku bunga ke depan.
Menurutnya, meski dolar AS sempat menguat pada perdagangan sebelumnya, investor masih cenderung berhati-hati. Hal itu menyusul pernyataan tiga pejabat Federal Reserve yang kembali menegaskan bahwa inflasi di Amerika Serikat masih berada pada level yang terlalu tinggi. Mereka menilai kenaikan suku bunga masih diperlukan untuk menjaga kredibilitas bank sentral dalam mengendalikan inflasi.
"Fokus pasar kini tertuju pada rilis sejumlah data ketenagakerjaan AS sepanjang pekan ini, mulai dari data lowongan kerja JOLTS, laporan penggajian sektor swasta ADP, klaim tunjangan pengangguran mingguan, hingga data nonfarm payrolls pada Jumat. Seluruh data tersebut akan menjadi acuan bagi pasar dalam memperkirakan langkah kebijakan The Fed selanjutnya," jelasnya.
Dari dalam negeri, terdapat sentimen positif setelah aktivitas manufaktur Indonesia kembali memasuki fase ekspansi pada Juli 2026. Meski demikian, pemulihan sektor industri masih berlangsung secara bertahap di tengah kenaikan biaya bahan baku, lemahnya permintaan ekspor, serta sikap hati-hati pelaku usaha dalam melakukan pembelian bahan baku.
Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia meningkat menjadi 50,2 pada Juli 2026 dari 46,9 pada Juni. Angka di atas 50 menunjukkan aktivitas manufaktur kembali berekspansi setelah sebelumnya mengalami kontraksi.
Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya volume produksi seiring mulai pulihnya permintaan dan meningkatnya kepercayaan pelanggan. Namun, kenaikan harga bahan baku masih menjadi faktor yang membatasi laju ekspansi sektor manufaktur.
Selain itu, Indonesia juga mencatatkan deflasi sebesar 0,14 persen secara bulanan atau month to month (mtm) pada Juli 2026 setelah sebelumnya mengalami inflasi sebesar 0,44 persen pada Juni. Sementara itu, inflasi tahunan atau year on year (yoy) tercatat sebesar 2,88 persen, sedangkan inflasi tahun kalender atau yeear to date (ytd) mencapai 1,65 persen.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022