
Ilustrasi masyarakat miskin menerima pencairan bansos. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Perbedaan angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia tidak menunjukkan adanya kekeliruan data. Perbedaan tersebut terjadi karena kedua lembaga menggunakan garis kemiskinan dengan tujuan dan standar pengukuran yang berbeda.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang.
Angka tersebut dihitung berdasarkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dengan mempertimbangkan kondisi serta tingkat harga di masing-masing daerah.
Baca Juga:Angka Kemiskinan versi BPS Beda Jauh dari Bank Dunia, Indef: Garis Kemiskinannya Terlalu Rendah
Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan sebesar USD 8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021. Standar tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat pada kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle-income countries (UMIC).
“Karena itu, angka 64,2 persen tidak bisa dibaca sebagai 64 persen masyarakat Indonesia miskin menurut ukuran nasional,” ujar Yusuf kepada JawaPos.com, Senin (7/9).
Yusuf menjelaskan, ngka yang dirilis Bank Dunia lebih menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia belum mencapai standar pengeluaran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kehidupan kelas menengah atas secara global.
Karena itu, data BPS lebih relevan untuk digunakan dalam kebutuhan kebijakan di dalam negeri. Pasalnya, garis kemiskinan BPS dirancang dengan mempertimbangkan pola konsumsi dan harga yang berlaku di Indonesia.
“Data itu yang lebih tepat digunakan untuk penyaluran bansos, perencanaan anggaran, maupun evaluasi kebijakan,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan yang perlu menjadi perhatian justru terletak pada besarnya kelompok masyarakat yang secara statistik sudah berada di atas garis kemiskinan nasional, tetapi masih rentan secara ekonomi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022