Kesiapan Transisi Energi Indonesia Belum Merata

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menggodok mengenai draf Rancangan Undang-Undang (RUU) energi baru dan energi terbarukan. Selain hambatan administratif dan ketidakjelasan mekanisme bantuan pembiayaan, Indonesia juga menghadapi tantangan riil di sektor energi. Yakni pemenuhan kebutuhan energi yang sebagian besar masih bergantung pada batu bara dan gas alam.

Meskipun konsumsi biomassa industri dan pemanfaatan tenaga surya meningkat, Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menilai, Indonesia belum mencapai kemajuan signifikan dalam diversifikasi energi secara komprehensif dan berkelanjutan. Kesiapan transisi energi masih jauh dari kemerataan antarwilayah.

Belum meratanya kesiapan daerah dalam transisi energi juga bergantung pada tingkat konsumsi per kapita, signifikansi keterlibatan perempuan, serta tingkat kerentanan iklim dan energi di tiap daerah.

Wilayah Barat Indonesia, seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jogjakarta menunjukkan kesiapan transisi energi yang tinggi. Sedangkan, wilayah Timur dan provinsi-provinsi di luar Jawa, seperti Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah menghadapi tantangan ekonomi, kapasitas pemerintahan, dan inisiatif energi bersih yang kurang.

"Ini agak tricky, transisi energi lebih dinikmati masyarakat perkotaan. Seperti subsidi kendaraan listrik. Disiapkan untuk kalangan menegah atas. Di sini ada disparitas, sebetulnya yang paling rentan ketika transisi energi itu dilakukan adalah saudara kita di Indonesia bagian Timur dan pedesaan," kata Media dalam Indeks Kesiapan Transisi Energi Indonesia, kemarin (15/1).

Dalam paparan itu, terdapat 90 persen provinsi di Indonesia belum memiliki kesiapan yang memadai. Yakni 70 persen atau 24 provinsi berstatus sedang dan 20 persen atau 7 provinsi berstatus rendah.

Belum meratanya fasilitas pendukung dan ketrampilan membuat daerah sulit mandiri energi. Terutama ketrampilan yang berkaitan dengan operator dan instalasi energi terbarukan seperti mikro-hidro hingga tenaga surya.

Sehingga pemerintah dan swasta perlu mendorong lebih banyak sekolah ketrampilan, sekolah vokasi, dan perguruan tinggi yang bisa mempersiapkan keahlian masyarakat dalam transisi energi. Tren kesiapan transisi energi sejalan dengan postur anggaran pemerintah yang lebih besar, rendahnya tingkat korupsi, dan keberpihakan melalui kredit ketahanan energi.

"Jawa Tengah memiliki kapasitas pemerintah tertinggi," ungkapnya.

Menariknya dari temuan studi, semakin tinggi kerentanan suatu daerah justru memiliki indeks kesiapan transisi energi yang lebih baik. Hal ini didasarkan pada pengalaman menghadapi kerugian finansial yang besar akibat bencana menjadi pembelajaran untuk lebih cepat melakukan transisi ke energi bersih. Selain itu, perempuan menjadi aktor rentan dalam konteks risiko kebencanaan.

"Perempuan memiliki hubungan erat dengan sektor-sektor pekerjaan yang terdampak langsung oleh krisis iklim. Keterlibatan perempuan dalam agenda transisi akan memperkaya pemahaman mendalam tentang kebutuhan energi di level rumah tangga dan komunitas," jelas Media.

Analisis Kebijakan Energi Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Anjas Bandarso menilai, kebijakan transisi energi merupakan wewenang pemerintah pusat dan provinsi. Dalam praktiknya kurang optimal. Karena ketika berbicara renewable energy harusnya bisa dilakukan ke level terkecil, yaitu desa.

Anjas menyatakan, suatu wilayah yang tidak memiliki potensi batu bara atau fosil memiliki kemampuan transisi energi lebih cepat. "Ini wajar karena wilayah itu tidak terbebani untuk memisahkan diri. Karena perkotaan khususnya hanya penikmat energi," ungkapnya.

Misalnya seperti Jakarta yang masyarakatnya mulai menggunakan panel energi surya dan menggunakan kendaraan listrik. Berbeda misalnya dengan Jawa Tengah. Di sana terdapat PLTU yang memiliki efek ekonomi.