Bahlil Turunkan Tim untuk Cek Kebenaran Motor Brebet usai Isi Pertalite di Jatim

JawaPos.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan dirinya sudah menurunkan tim untuk melakukan verifikasi fakta terkait banyaknya keluhan pengguna sepeda motor yang mesinnya mengalami "brebet" setelah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di Jawa Timur (Jatim).

"Saya sudah turunkan timnya, nanti mungkin sore saya balik sudah bisa dapat laporannya," kata Bahlil ditemui di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu.

Tim yang dimaksud disampaikan Bahlil yaitu Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), serta menegaskan balai tersebut tengah melakukan verifikasi fakta.

"Lagi cek ya di Lemigas kebenarannya dan saya minta laporannya," kata dia lagi.

Adapun dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, hingga Lamongan ramai melaporkan sepeda motor mereka mendadak mesinnya brebet atau tersendat hingga mogok setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kualitas Pertalite dan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.

Pertamina telah menurunkan tim investigasi dan membuka posko aduan masyarakat serta melakukan pengambilan sampel BBM di sejumlah titik.

Sejumlah pengamat otomotif menduga gejala tersebut berkaitan dengan kadar oktan yang tidak sesuai atau potensi kontaminasi air dalam bahan bakar.

Namun, hingga kini, belum ada hasil laboratorium resmi yang menyimpulkan adanya kelainan pada Pertalite.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta Pertamina untuk memperkuat sistem pengendalian mutu serta transparansi informasi kepada masyarakat demi menjaga kepercayaan publik.

Nurdin meminta Pertamina Patra Niaga segera melakukan investigasi menyeluruh dan membuka hasil uji laboratorium bahan bakar minyak secara terbuka.

"Fenomena motor brebet ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. Pertamina harus menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium secara terbuka dan memastikan tindak lanjut cepat di lapangan," kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/10). (*)