Percepatan Transisi Energi Dinilai Jadi Kunci untuk Persempit Ruang Mafia Migas

JawaPos.com-Percepatan transisi energi menurut pengamat energi Ali Ahmudi perlu menjadi prioritas utama pemerintah dalam membenahi tata kelola sektor migas. Ia menyebut peralihan menuju energi nonfossil dan energi terbarukan dapat menjadi langkah strategis untuk menyeimbangkan suplai dan demand sekaligus mempersempit ruang gerak kelompok yang selama ini menguasai pasar energi fosil.

Ali menegaskan bahwa sektor energi terbarukan masih minim pemain besar, sehingga negara lebih mudah mengatur dan memastikan tata kelola berjalan transparan. “Pengaturan keseimbangan bisa terjadi saat negara melirik energi nonfossil atau energi terbarukan yang memang belum banyak pemainnya,” ujar dia. Ia menilai kebijakan ini akan menjadi fondasi penting sebelum pemerintah melangkah lebih jauh dalam memberantas mafia migas.

Ia juga menyoroti perlunya political will agar energi terbarukan menjadi pilihan yang layak dan mudah diakses masyarakat. Menurut dia, edukasi publik harus diperkuat agar peralihan ke energi bersih dapat berlangsung natural. “Kalau masyarakat beralih ke energi terbarukan, pemain lama di sektor energi fosil makin kehilangan ‘lapangan bermain’,” katanya..

Di sisi lain, Ali juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah menindak para aktor besar di sektor migas. Ia menilai upaya tersebut akan semakin efektif jika dibarengi reformasi struktur energi nasional. “Saya mendukung penuh langkah pemerintah dalam memerangi mafia migas,” ujarnya.

Ali mengapresiasi penetapan Muhammad Riza Chalid sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah 2018–2023. Ia menilai langkah tersebut merupakan sinyal bahwa pemerintah mulai serius membongkar jaringan yang telah mengakar puluhan tahun. “Ini bukti pemerintah serius dalam mengurai kasus mafia migas,” ujarnya.

Meski begitu, Ali mengingatkan agar langkah tersebut tidak berhenti pada simbol atau “panggung depan” penegakan hukum. Ia mencontohkan kasus penutupan Petral yang sebelumnya dianggap sebagai capaian besar, namun tidak diikuti perubahan signifikan pada tata kelola impor BBM. Ia mendorong pemerintah bergerak lebih luas dan lebih dalam untuk memastikan reformasi sektor energi berjalan tuntas dan berkelanjutan. (*)