Kenaikan Harga Minyak Global Bisa Bebani APBN hingga Rp 50 Triliun, Harga BBM Bakal Naik?

JawaPos.com - Lonjakan harga minyak global pasca ditutupnya selat Hormuz oleh Iran dinilai berpotensi memberi tekanan tambahan terhadap harga dalam negeri, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) melihat perkembangan ini sebagai momentum strategis untuk mengevaluasi ulang keseimbangan antara stabilitas harga, kesinambungan fiskal, dan ketahanan ekonomi nasional.

Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai bahwa kenaikan harga minyak dunia hampir pasti mendorong penyesuaian harga BBM di dalam negeri, terutama dalam situasi global yang tidak stabil. Menurutnya, struktur konsumsi dan produksi energi Indonesia membuat tekanan tersebut semakin terasa.

“Konsumsi minyak nasional mencapai hampir 1,5 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri tidak sampai setengahnya. Ketergantungan terhadap impor membuat Indonesia sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak dunia dan juga fluktuasi nilai tukar dolar AS,” ujar Piter dalam keterangannya, dikutip Rabu (4/3).

Dari perspektif makroekonomi, ia menekankan pentingnya pemerintah menjaga keseimbangan antara pengendalian harga dan ketahanan fiskal. Kapasitas fiskal negara, kata dia, menjadi penentu utama dalam memutuskan sejauh mana kebijakan subsidi dapat dipertahankan tanpa membebani anggaran secara berlebihan.

“Tentu ketika harga minyak naik dan kita berada dalam posisi sebagai net importer BBM, akan ada dorongan kenaikan harga BBM di dalam negeri. Tinggal seberapa jauh pemerintah bisa menahan kenaikan itu dan seberapa mampu menjaganya dengan kemampuan fiskal yang terbatas,” ujarnya.

Dalam kerangka fiskal, terdapat asumsi umum bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar USD 10 per barel berpotensi menambah beban subsidi energi sekitar Rp 50 triliun.

"Angka ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menahan harga BBM melalui subsidi memiliki konsekuensi fiskal yang tidak kecil, terutama ketika tren harga global sedang meningkat," ujar Piter.

Selain harga minyak, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menjadi faktor krusial. Kombinasi antara kenaikan harga energi global dan pelemahan rupiah berisiko meningkatkan biaya impor. Dalam situasi tersebut, stabilitas makroekonomi sangat ditentukan oleh sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang cermat.

"Dampak perang ini besar. Satu, menaikkan harga BBM. Kedua, mendorong dolar menjadi lebih mahal sehingga rupiah tertekan. Kombinasi keduanya akan membuat harga barang impor lebih mahal dan tekanan inflasi ke depan menjadi lebih besar. Ini yang harus diantisipasi oleh otoritas moneter dan pemerintah," jelasnya.

Terkait sektor industri dan rantai pasok, Piter menilai bahwa risiko utama lebih banyak berasal dari sisi kenaikan harga ketimbang gangguan distribusi fisik dalam waktu dekat. "Saya tidak melihat indikasi disrupsi struktural dalam waktu dekat. Antisipasi tetap diperlukan terhadap efek rambatan kenaikan biaya energi terhadap sektor produksi dan logistik domestik," tutur Piter.

Terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyampaikan, sebagaimana disebutkan oleh Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia sebetulnya memiliki alternatif sumber pasokan minyak selain dari Timur Tengah. Meski begitu, penutupan Selat Hormuz tentu memberikan dampak baik terhadap perdagangan minyak global maupun belanja negara.

"Setiap kenaikan (harga minyak global) USD 1 itu, pengeluaran kita bertambah Rp 10,3 triliun. Tapi, PNBP kita dari SDA juga meningkat Rp 3,6 triliun," ungkap Susiwojono dalam diskusi yang digelar UOB bertajuk 'How Can the Middle Class Build Resilliency in Economic Volatility', Senin (2/3).