<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/22/Screenshot_20250622_135645_Maps-1-4198192064.jpg" alt="Ilustrasi Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak utama dunia. Penutupan Selat Hormuz diperkirakan bakal mengerek harga minyak dunia, dan berimbas ke harga BBM di Indonesia. (Google Maps)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak utama dunia. Penutupan Selat Hormuz diperkirakan bakal mengerek harga minyak dunia, dan berimbas ke harga BBM di Indonesia. (Google Maps)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
&nbsp;
JawaPos.com - Lonjakan harga minyak global pasca ditutupnya selat Hormuz oleh Iran dinilai berpotensi memberi tekanan tambahan terhadap harga dalam negeri, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) melihat perkembangan ini sebagai momentum strategis untuk mengevaluasi ulang keseimbangan antara stabilitas harga, kesinambungan fiskal, dan ketahanan ekonomi nasional.
Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai bahwa kenaikan harga minyak dunia hampir pasti mendorong penyesuaian harga BBM di dalam negeri, terutama dalam situasi global yang tidak stabil. Menurutnya, struktur konsumsi dan produksi energi Indonesia membuat tekanan tersebut semakin terasa.
&ldquo;Konsumsi minyak nasional mencapai hampir 1,5 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri tidak sampai setengahnya. Ketergantungan terhadap impor membuat Indonesia sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak dunia dan juga fluktuasi nilai tukar dolar AS,&rdquo; ujar Piter dalam keterangannya, dikutip Rabu (4/3).
Dari perspektif makroekonomi, ia menekankan pentingnya pemerintah menjaga keseimbangan antara pengendalian harga dan ketahanan fiskal. Kapasitas fiskal negara, kata dia, menjadi penentu utama dalam memutuskan sejauh mana kebijakan subsidi dapat dipertahankan tanpa membebani anggaran secara berlebihan.
&ldquo;Tentu ketika harga minyak naik dan kita berada dalam posisi sebagai net importer BBM, akan ada dorongan kenaikan harga BBM di dalam negeri. Tinggal seberapa jauh pemerintah bisa menahan kenaikan itu dan seberapa mampu menjaganya dengan kemampuan fiskal yang terbatas,&rdquo; ujarnya.
Dalam kerangka fiskal, terdapat asumsi umum bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar USD 10 per barel berpotensi menambah beban subsidi energi sekitar Rp 50 triliun.
"Angka ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menahan harga BBM melalui subsidi memiliki konsekuensi fiskal yang tidak kecil, terutama ketika tren harga global sedang meningkat," ujar Piter.
<figure><img class="" src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/sekretaris-kementerian-koordinator-bidang-perekonomian-susiwijono-moegiarso-dalam-diskusi-yang-digelar-uob-bertajuk-how-can-the-middle-class-build-resilliency-in-economic-volatility-di-jakarta-senin-23-estu-suryowatijawaposcom-U03HR.webp" alt="Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam diskusi yang digelar UOB bertajuk " width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam diskusi yang digelar UOB bertajuk 'How Can the Middle Class Build Resilliency in Economic Volatility', di Jakarta, Senin (2/3). (Estu Suryowati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
Selain harga minyak, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menjadi faktor krusial. Kombinasi antara kenaikan harga energi global dan pelemahan rupiah berisiko meningkatkan biaya impor. Dalam situasi tersebut, stabilitas makroekonomi sangat ditentukan oleh sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang cermat.
"Dampak perang ini besar. Satu, menaikkan harga BBM. Kedua, mendorong dolar menjadi lebih mahal sehingga rupiah tertekan. Kombinasi keduanya akan membuat harga barang impor lebih mahal dan tekanan inflasi ke depan menjadi lebih besar. Ini yang harus diantisipasi oleh otoritas moneter dan pemerintah," jelasnya.
Terkait sektor industri dan rantai pasok, Piter menilai bahwa risiko utama lebih banyak berasal dari sisi kenaikan harga ketimbang gangguan distribusi fisik dalam waktu dekat. "Saya tidak melihat indikasi disrupsi struktural dalam waktu dekat. Antisipasi tetap diperlukan terhadap efek rambatan kenaikan biaya energi terhadap sektor produksi dan logistik domestik," tutur Piter.
Terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyampaikan, sebagaimana disebutkan oleh Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia sebetulnya memiliki alternatif sumber pasokan minyak selain dari Timur Tengah. Meski begitu, penutupan Selat Hormuz tentu memberikan dampak baik terhadap perdagangan minyak global maupun belanja negara.
"Setiap kenaikan (harga minyak global) USD 1 itu, pengeluaran kita bertambah Rp 10,3 triliun. Tapi, PNBP kita dari SDA juga meningkat Rp 3,6 triliun," ungkap Susiwojono dalam diskusi yang digelar UOB bertajuk 'How Can the Middle Class Build Resilliency in Economic Volatility', Senin (2/3).

Kenaikan harga minyak global dan fluktuasi rupiah tekan APBN hingga Rp 50 triliun. Simak risiko kenaikan BBM dan dampaknya pada ekonomi Indonesia.

Kenaikan Harga Minyak Global Bisa Bebani APBN hingga Rp 50 Triliun, Harga BBM Bakal Naik?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/Screenshot-2025-08-24-111847-240774445.png" alt="Ilustrasi seseorang registrasi pinjaman online (Dok. Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seseorang registrasi pinjaman online (Dok. Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Skema pembayaran tadpole (kecebong) &mdash; pola cicilan yang jauh lebih besar di awal dan mengecil di periode berikutnya &mdash; tengah menjadi sorotan. Dalam peluncuran Survei Potret Sumber Pembiayaan dan Perilaku Peminjam di Indonesia, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengungkapkan bahwa banyak peminjam pinjaman daring (Pindar) dalam situasi darurat tidak menyadari bahwa skema ini justru merugikan mereka. Tidak seperti skema cicilan normal yang dibagi merata setiap bulannya, peminjam dipaksa membayar jumlah yang jauh lebih besar di awal. Dalam wawancara mendalam, sejumlah responden mengaku harus membayar 50&ndash;75 persen dari total pinjaman pada cicilan pertama, sementara sisa 25&ndash;50 persen dilunasi melalui cicilan tetap atau semakin kecil di periode berikutnya. Jenis skema tersebut seringkali meningkatkan rate efektif yang dibayar peminjam hingga 4-5 kali skema pembayaran normal (non-tadpole). Meskipun keduanya memiliki rate yang sama rata, namun skema tadpole berpotensi melanggar ketentuan batas maksimum suku bunga dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada beberapa kasus, porsi terbesar di awal tersebut tidak hanya terjadi dari jumlah pembayaran cicilan, melainkan juga frekuensi pembayaran yang lebih sering, sehingga tekanan cicilan menjadi jauh lebih berat pada tenor awal. "Saya membayangkan, untuk apa konsumen Pindar meminjam untuk tenor enam bulan kalau dalam satu atau dua bulan sudah (harus)&nbsp;sebagian besar lunas,ˮ ujar Piter dalam keterangannya, Kamis (18/12). Dalam risetnya, Segara Research Institute menyimpulkan bahwa skema pembayaran tadpole sangat merugikan konsumen. Oleh karena itu, sesuai semangat pelindungan konsumen, skema tadpole seharusnya dilarang. Untuk mengatasi dampak negatif dari skema tadpole, Segara menyampaikan rekomendasi kepada OJK supaya meningkatkan edukasi dan menyusun regulasi yang melarang praktik skema tadpole. Regulasi tersebut hendaknya mendefinisikan secara tegas skema pembayaran yang dikategorikan sebagai skema tadpole. Misalnya, memasukkan porsi fee yang sangat besar di awal pinjaman secara tidak transparan dikategorikan sebagai skema tadpole yang merugikan nasabah. "Yang paling utama adalah transparansi sekaligus upaya edukasi serta kemanfaatan bagi nasabah," pungkas Piter.

Jenis skema tersebut seringkali meningkatkan rate efektif yang dibayar peminjam hingga 4-5 kali skema pembayaran normal (non-tadpole).

Hati-hati Terjebak Skema Kecebong saat Meminjam Uang di Pindar, ini Risikonya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/prasasti-setahun-prabowo-4228478026.jpg" alt="Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah (kiri), Nila Marita, Executive Director Prasasti (dua dari kiri), Research Director Prasasti Gundy Cahyadi (kanan). (Suryowati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah (kiri), Nila Marita, Executive Director Prasasti (dua dari kiri), Research Director Prasasti Gundy Cahyadi (kanan). (Suryowati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintahan Prabowo-Gibran genap satu tahun pekan lalu. Pada tahun pertamanya, kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran secara umum dinilai &lsquo;cukup baik&rsquo; di sejumlah pilar. Meski, ada beberapa pilar yang perlu perbaikan. Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) merilis Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai refleksi atas kinerja Prabowo-Gibran yang dilantik pada 20 Oktober 2024. "Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bangsa kita sedang bergerak dari perumusan visi menuju tahap pelaksanaan. Dalam semangat itu, Prasasti menyusun kajian ini sebagai cermin objektif atas capaian dan arah pelaksanaan program prioritas nasional," kata Nila Marita, Executive Director Prasasti, beberapa waktu lalu. Secara keseluruhan, lanjut Nila, kinerja setahun pemerintahan Kabinet Merah Putih &lsquo;cukup baik&rsquo; atau istilah Prasasti &lsquo;acceptable&rsquo;. "Sejumlah inisiatif menunjukkan kemajuan berarti. Namun masih terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan terutama dalam hal implementasi di lapangan dan efektivitas koordinasi antar lembaga," terang Nila. Research Director Prasasti Gundy Cahyadi, menyatakan bahwa kajian yang dilakukan Prasasti mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025&ndash;2029. RPJMN 2025-2029 mencakup 8 Asta Cita, 17 &nbsp;Program Prioritas (PP), dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Seluruh program tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam empat pilar utama. Pertama, pilar Ekonomi dan Industrialisasi. Kedua, pilar Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga, pilar Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya. Serta keempat, pilar Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). "Berdasarkan pilar, kami melihat bahwa pilar Sosial, Kemiskinan, Lingkungan dan Budaya, serta pilar Polhukam memiliki peringkat 'Cukup Baik' atau 'Acceptable'," kata Gundy. "Sementara pilar Ekonomi dan Industrialisasi serta pilar Transformasi SDM masuk dalam kategori &lsquo;Perlu Perbaikan&rsquo; atau &lsquo;Developing&rsquo;," lanjutnya. &nbsp; Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya Pilar sosial mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial bangsa. Prasasti menilai kinerja pemerintah pada pilar ini 'Cukup Baik' (Acceptable), dengan kemajuan pada stabilitas tingkat kemiskinan, peningkatan kesetaraan gender, dan penguatan peran ekonomi kreatif. Namun, masih terdapat tantangan pada integrasi data sosial dan efektivitas penyaluran bantuan. Transparansi dalam evaluasi dan pelaporan program sosial juga perlu ditingkatkan agar kebijakan lebih tepat sasaran. "Pemerintah telah menunjukkan perhatian pada kesejahteraan masyarakat. Langkah berikutnya adalah memastikan intervensi sosial benar-benar menyentuh kelompok rentan melalui integrasi data dan sistem pengawasan digital," jelas Gundy. Untuk itu, Prasasti menyarankan pemerintah memperkuat basis data sosial terintegrasi, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, dan memperluas dukungan bagi ekonomi kreatif berbasis daerah. Pengendalian inflasi pangan dan penciptaan lapangan kerja formal di sektor pertanian dan industri pengolahan juga perlu menjadi fokus agar ketahanan sosial dan ekonomi berjalan seimbang. &nbsp; Politik, Hukum, dan Keamanan Pilar Polhukam berfokus pada tata kelola pemerintahan yang bersih, supremasi hukum, dan keamanan nasional. Prasasti memberikan penilaian 'Cukup Baik' (Acceptable) terhadap pilar ini, dengan catatan bahwa arah reformasi hukum dan birokrasi sudah mulai terlihat, namun belum diikuti penguatan sistem check and balance serta transparansi birokrasi. Prasasti memberikan rekomendasi mengenai pentingnya digitalisasi dan integrasi layanan publik, penerapan pengawasan berbasis hasil (result-based monitoring), serta perencanaan kebijakan bertahap berbasis milestone agar reformasi politik dan birokrasi lebih terukur. Penguatan kapasitas SDM hukum dan investasi di keamanan siber juga perlu menjadi bagian integral dari reformasi Polhukam. &nbsp; Ekonomi dan Industrialisasi Pilar ini menjadi fondasi utama pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai 8 persen pada 2029, dengan program seperti penguatan food estate, pembangunan kawasan industri dan KEK, serta pengelolaan BUMN melalui Dana Investasi Nasional (Danantara). Prasasti menilai capaian di pilar ini masih tergolong "Developing" (Perlu Perbaikan). Gundy menyampaikan bahwa Prasasti melihat arah kebijakan pemerintah sudah tepat, tetapi percepatan implementasi dan konsistensi di lapangan masih perlu diperkuat. Proses deregulasi belum optimal, perizinan masih panjang, dan birokrasi belum sepenuhnya efisien. Prasasti memberikan rekomendasi yakni pemerintah perlu memperluas insentif bagi kawasan industri, mempercepat konektivitas infrastruktur strategis, dan memperkuat pembiayaan UMKM serta petani melalui skema kredit dengan penjaminan pemerintah. Penguatan kapasitas SDM industri melalui pelatihan vokasi juga menjadi kunci agar transformasi ekonomi berjalan menyeluruh. &nbsp; Transformasi Sumber Daya Manusia Transformasi SDM menjadi prioritas kedua dalam RPJMN 2025&ndash;2029, dengan program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Tujuannya, membangun manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Prasasti menilai pilar ini berada pada kategori "Developing" (Perlu Perbaikan). Banyak kebijakan sudah dirancang dengan baik, namun pelaksanaan di lapangan masih belum seragam. Standar mutu MBG bervariasi antarwilayah, sementara keterbatasan fasilitas dan tenaga medis menghambat cakupan Cek Kesehatan Gratis. "Program sosial berskala nasional seperti MBG dan Cek Kesehatan Gratis tidak hanya soal anggaran, tetapi soal tata kelola. Standarisasi, pengawasan, dan transparansi publik perlu diperkuat agar dampaknya merata ke seluruh daerah," kata Gundy Cahyadi. Pemerintah disarankan menyiapkan standar nasional pelaksanaan MBG dengan melibatkan UMKM lokal sebagai penyedia pangan, memperkuat logistik dan infrastruktur kesehatan di daerah, serta meningkatkan koordinasi antar instansi pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi agar transformasi SDM berjalan sebagai satu ekosistem terpadu. &nbsp; Orkestrasi dan Monev Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah memberikan penilaian secara reflektif. Dia menyadari bahwa saat Prabowo-Gibran terpilih, harapan masyarakat akan adanya perubahan sangatlah tinggi. Maka dari itu, jika Prasasti secara objektif memberikan nilai 'cukup baik', maka dalam pandangannya secara reflektif nilai setahun Prabowo-Gibran adalah 'tidak mencapai apa yang diharapkan'. "Tapi kita musti lihat rambu-rambunya. Ini adalah penilaian satu tahun. Bukan penilaian akhir. Masih ada peluang untuk kita perbaiki. Memulai sesuatu, apalagi yang baik, akan selalu terasa berat. Apalagi kondisi kita sangat kompleks. Harapan setinggi langit, tapi kondisi sangat kompleks," kata Piter. Atas nilai 'tidak mencapai apa yang diharapkan', Piter memberikan dua catatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, Piter kurang melihat adanya orkestrasi dalam pelaksanaan program Prabowo. "Masing-masing program seperti jalan sendiri. Yang sebenarnya (orkestrasi) ini sangat diperlukan," ungkap Piter. "Orkestrasi inilah yang akan membentuk harmoni, membuat perubahan terasa indah. Ini yang menurut catatan saya kurang tampak dalam setahun program Prabowo," lanjutnya. Kedua, belum berjalannya monitorning dan eveluasi (monev), yang mana dalam sebuah konsep managemen program monev ini menjadi sebuah keharusan. Sehingga membuat program bisa berjalan sebaik mungkin. Menurut Piter, kurangnya monev inilah yang membuat program pemerintah Prabowo-Gibran kurang implementatif. Padahal pemerintah sudah memiliki badan-badan atau lembaga-lembaga task force yang bisa menjalankan peran monev ini. "Yang menarik, pemerintah itu seharusnya sudah punya. Maka rekomendasinya mengaktifkan, bukan membentuk. Inilah yang akan memastikan sisa empat tahun kedepan, program-program Prabowo berjalan baik. Hasilnya bisa lebih dari ekspektasi kita," pungkasnya.

"Tapi kita musti lihat rambu-rambunya. Ini adalah penilaian satu tahun. Bukan penilaian akhir. Masih ada peluang untuk kita perbaiki".

Setahun Prabowo-Gibran, Prasasti Nilai Kinerja Pemerintah Paling Menonjol di Pilar Polhukam dan Sosbud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/JKT_PELUNCURAN-LIVERY-EKSLUSIF-GARUDA-UOB-CARD_HANUNG-HAMBARA_27022025-1-909783417.jpg" alt="Acara diskusi di acara Seremoni Peluncuran Livery Eksklusif Garuda Indonesia UOB Card (GIUC) di Hangar 2 GMF AeroAsia, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Kamis (27/02/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Acara diskusi di acara Seremoni Peluncuran Livery Eksklusif Garuda Indonesia UOB Card (GIUC) di Hangar 2 GMF AeroAsia, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Kamis (27/02/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memasuki fase penting setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Oktober 2025 menetapkan jajaran direksi baru. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola, mempercepat transformasi bisnis, serta menyiapkan Garuda menuju standar global. Salah satu keputusan penting dalam restrukturisasi ini adalah pelibatan profesional asing di jajaran direksi. Menurut Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, langkah tersebut dilakukan untuk memperluas perspektif global dan mempercepat proses transfer pengetahuan di tubuh BUMN penerbangan nasional itu. "Pelibatan profesional internasional bukan berarti kurangnya kemampuan nasional, melainkan strategi untuk memperluas perspektif global dan mempercepat proses transfer pengetahuan. Semua arah strategis dan kebijakan utama tetap di bawah kendali pemegang saham negara," tegas Piter Abdullah, dikutip Rabu (15/10). &nbsp; Ia menjelaskan, keputusan untuk melibatkan profesional berpengalaman internasional telah melalui mekanisme resmi dan mendapat persetujuan dari Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Langkah ini mempertimbangkan kebutuhan kompetensi spesifik yang dibutuhkan dalam fase transformasi Garuda saat ini. Lebih jauh, Piter menilai pergantian manajemen Garuda mencerminkan penerapan prinsip meritokrasi dan profesionalisme. "Pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari proses penyembuhan menyeluruh. Kita melihat adanya komitmen untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat," ujarnya. Restrukturisasi Garuda sendiri kini berada di bawah pengawasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia), lembaga pengelola aset strategis negara yang berperan memastikan setiap keputusan korporasi berjalan sesuai prinsip good corporate governance dan akuntabilitas publik. "Danantara bukan operator bisnis, tapi pengarah tata kelola. Mereka memastikan proses berjalan berdasarkan profesionalisme, bukan pertimbangan politik," jelas Piter. Ia menambahkan, langkah ini menjadi kelanjutan dari upaya restrukturisasi besar yang sebelumnya telah mencakup penataan kewajiban, efisiensi armada, dan penguatan struktur keuangan. "Yang dilakukan negara melalui Danantara adalah membangun fondasi bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Fokusnya bukan menambal kerugian, tapi memperkuat struktur supaya Garuda bisa terbang mandiri," katanya. Piter juga menegaskan bahwa restrukturisasi dan perubahan kepemimpinan kali ini tidak bisa disamakan dengan skema 'bailout', karena fokus utama pemerintah bukan menutupi kerugian, melainkan membangun sistem bisnis yang tangguh dan profesional. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga fungsi strategis Garuda sebagai simbol kebanggaan nasional sekaligus tulang punggung konektivitas antarwilayah di Indonesia. Dengan kombinasi kepemimpinan baru, pengawasan ketat dari Danantara, dan penerapan prinsip meritokrasi, Piter optimistis transformasi Garuda akan menghasilkan dampak nyata.&nbsp;"Kalau fondasi manajemennya kuat, arah bisnisnya profesional, dan governance-nya dijaga, saya optimistis Garuda bisa kembali menjadi maskapai yang bukan hanya sehat secara finansial tapi juga kompetitif di tingkat global," tutupnya.

Menurut Piter Abdullah, langkah tersebut dilakukan untuk memperluas perspektif global dan mempercepat proses transfer pengetahuan di Garuda.

Pakar: Pelibatan Profesional Internasional dalam Restrukturisasi Garuda Perluas Perspektif Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/25/JKT-1-SIDANG-PARIPURNA-BAHAS-PEREKONOMIAN-FED-6-965975759.jpg" alt="Menhan Prabowo Subianto (tengah), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbincang sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/24)." width="100%">
<figcaption>Menhan Prabowo Subianto (tengah), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbincang sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/24).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengaku optimistis target pertumbuhan ekonomi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam masa pemerintahannya bisa mencapai target 8 persen. Menurutnya, Indonesia memiliki prasyarat untuk menjadi negara dengan ekonomi yang tinggi dengan potensi kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah. "Kita semua sebenarnya, seharusnya sama optimisnya, secara kalau dilihat dari prasyarat untuk tumbuh tinggi kita memiliki semua prasyarat itu," ujar Piter, Rabu (24/7). Piter menambahkan potensi kekayaan Indonesia ada sejak zaman presiden pertama Soekarno atau Bung Karno. Namun potensi saja tidak cukup jika pemerintah tidak memiliki kemampuan dan inovasi untuk mengelolanya untuk kemakmuran masyarakat. "Cuma kan kondisi kalau dilihat dari potensi kan dari dulu tidak berbeda dari zamannya Bung Karno bahkan potensi kita masih gede-gedenya, kita ini negara kaya kalau kata lagunya Koes Plus kita ini kolam susu apa saja kita punya," ucapnya. "Jadi, tidak ada alasan sebenarnya kita tidak bisa tumbuh tinggi, tapi kenyataannya selama ini kan kita tidak tumbuh tinggi berarti tidak cukup dengan potensi," tambahnya. Lanjut Piter untuk mewujudkan target tersebut, Prabowo harus memiliki terobosan dan strategi yang tepat untuk mendongkrak perekonomian yang fantastis itu.&nbsp;"Benar kita punya potensi, benar kalau kita itu mampu untuk tumbuh 8 persen, tetapi pertanyaannya adalah 'how' kita mewujudkan pertumbuhan 8&nbsp;persen tersebut? Itu yang kita tunggu jawabannya dari Presiden Prabowo nantinya," kata Piter. Prabowo, kata Piter, harus berani mengevaluasi dan mengoreksi kebijakan ekonomi yang selama ini baru tumbuh sekitar 5 persen.&nbsp;"Harus ada evaluasi dulu koreksi dulu terhadap apa yang sudah terjadi selama ini, karena potensi itu ada sudah dari dulu kalau sampai sekarang itu kita tidak mampu untuk tumbuh tinggi itu berarti dalam kebijakan ekonomi kita selama ini ada yang salah," ungkapnya. "Itu harus berawal dari sana pengakuan terhadap kesalahan kebijakan ekonomi itu yang harus menjadi titik awal untuk kita tumbuh tinggi, tanpa pengakuan terhadap kesalahan kebijakan di masa lalu yang artinya kita tidak melakukan kebijakan kita tidak mungkin bisa tumbuh 8 persen," sambungnya. Bahkan Piter mengatakan Indonesia bisa tumbuh di atas 10 persen&nbsp;jika&nbsp;pemerintahan berikutnya mampu memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia saat ini.&nbsp;"Secara potensi untuk tumbuh di atas 10 persen pun mungkin, tetapi 'how'-nya itu yang belum kita dengar, secara potensi kita punya memungkinkan tetapi selama kita tidak ada koreksi terhadap kebijakan perekonomian kita yang lama ya kita tidak mungkin untuk tumbuh mewujudkan apa yang menjadi potensi kita," ucapnya. Piter berpendapat mengenai ekonomi global yang masih suram dan konflik perang yang berkepanjangan tidak akan banyak mempengaruhi ekonomi Indonesia, sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh sektor dari dalam negeri seperti investasi dan tingkat konsumsi rumah tangga. &ldquo;Gak masalah sebenarnya perekonomian kita itu tidak terlalu bergantung kepada global, dulu kita terpengaruh oleh global tetapi bukan berarti sepenuhnya tergantung kepada global. Contoh misalnya di tengah kondisi sekarang ini India tumbuh tinggi artinya dengan kebijakan yang tepat, apalagi kita tahu struktur ekonomi kita pertumbuhan ekonomi kita lebih dipengaruhi oleh domestic demand, artinya kita lebih dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri,&rdquo; terangnya. Ditekankan Piter yang terpenting adalah bagaimana manajemen pemerintah mengelola potensi dan kekayaan dalam negeri dengan tepat.&nbsp;"Berarti itu sesuatu yang manageable di dalam kontrolnya pemerintah, pemerintah bisa untuk memacu pertumbuhan ekonomi memanfaatkan pengelolaan domestic demand-nya," katanya. "Jadi, walaupun kondisi global itu suram tidak support bukan berarti kita tidak bisa mewujudkan pertumbuhan di atas 8 persen, kembali lagi adalah bagaimana kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini dan melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi masa lalu," lanjut Piter. Selain itu, kata Piter, salah satu musuh dari penghambat pertumbuhan ekonomi adalah masalah inefisiensi, hal itu yang menurutnya harus dibenahi terlebih dahulu.&nbsp;"Penyakit ekonomi kita itu adalah inefisiensi, yang kemudian salah satu indikatornya adalah biaya ekonomi tinggi ICOR kita sangat besar, nah tanpa ada upaya kita untuk memperbaiki inefisiensi ini menurunkan ICOR akan sangat sulit, karena kalau itu ICOR-nya masih segede ini," tukasnya. Sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan target pencapaian angka pertumbuhan ekonomi itu dalam acara peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0. dan White Paper OMP Beyond 2024 di St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis (18/7). "Kita optimis bisa mencapai lebih dari lima persen pertumbuhan (ekonomi). Kalau saya, lebih berani lagi, kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi, kalau saya optimis kita bisa mencapai delapan persen pertumbuhan (ekonomi)," ucap Prabowo.

Untuk mewujudkan target tersebut, Prabowo harus memiliki terobosan dan strategi yang tepat untuk mendongkrak perekonomian.

Ekonom: Presiden Terpilih Prabowo Harus Punya Terobosan dan Strategi Tepat jika Ingin Ekonomi Tumbuh 8 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/antri-migor-1.jpg" alt="TUNGGU GILIRAN; Para pedagang mengantre untuk mendapatkan pasokan minyak goreng curah dari Kemendag. Masing-masing pedagang mendapatkan jatah 100 liter migor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TUNGGU GILIRAN; Para pedagang mengantre untuk mendapatkan pasokan minyak goreng curah dari Kemendag. Masing-masing pedagang mendapatkan jatah 100 liter migor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah di Jakarta, Senin, mengatakan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng bisa menekan kelangkaan komoditas tersebut di pasaran.  "Dengan kebijakan BLT dan subsidi minyak goreng curah dicabut, maka kelangkaan minyak goreng akan bisa teratasi," kata Piter, Senin (4/4).  Menurut dia, kebijakan BLT dan pencabutan subsidi minyak goreng curah oleh Pemerintah itu dapat mengatasi kelangkaan produk minyak goreng di masyarakat. BLT minyak goreng merupakan kebijakan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan minyak goreng, yang berdampak besar pada kelompok masyarakat bawah.  Program BLT menggantikan subsidi minyak goreng curah, yang justru memicu kelangkaan akibat penyelewengan seperti penimbunan dan penyelundupan, katanya. "Saya lebih memilih kebijakan BLT dibandingkan dengan subsidi minyak goreng curah yang rawan penyelewengan," tukasnya.  Pemerintah memberikan BLT minyak goreng kepada masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). BLT tersebut akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulan dan disalurkan untuk tiga bulan sekaligus mulai April 2022.  "Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga, yang termasuk dalam daftar BPNT dan PKH, serta 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan," kata Presiden Joko Widodo, Jumat (1/4).  Bantuan tersebut diberikan untuk kurun waktu tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang dibayarkan di muka pada April 2022 sebesar Rp300 ribu. Presiden juga meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait untuk berkoordinasi dalam penyaluran bantuan. (*)  &nbsp;

Pengamat Sebut Kebijakan BLT bisa Tekan Kelangkaan Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PITER-ABDULLAH.jpg" alt="PITER ABDULLAH" width="100%">
<figcaption>PITER ABDULLAH</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, Pemilu 2024 bisa ditunda satu atau dua tahun. Alasan Pemilu 2024 lebih baik ditunda sementara, agar pemulihan ekonomi pasca-pandemi bisa jadi terganggu akibat pemilu.  Namun, menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah, justru jika pemilu ditunda maka akan mengganggu perekonomian. Sebab, banyak pihak yang mengira ada ketidakstabilan politik di Tanah Air. ’’Bisa mengganggu karena bikin gaduh. Gaduhnya Itu tidak kondusif untuk ekonomi. Bisa memunculkan ketidakstabilan politik,” kata Piter saat dihubungi oleh JawaPos.com, Senin (28/2).  Menurutnya, perekonomian yang solid tidak bergantung pada pemilu, namun membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh. Sebab pesta demokrasi merupakan hal yang wajar dilakukan oleh suatu pemerintahan.  ’’Pemilu kalau pun berdampak positif tidak akan besar. Ada atau tiada pemilu perekonomian tumbuh berkesinambungan. Pemilu jelas menambah aktivitas ekonomi. Tapi tidak membuat dia naik sangat signifikan,” ucapnya.  Di sisi lain, Piter beranggapan, keputusan untuk memperpanjang masa jabatan adalah mereka yang berniat menjerumuskan Jokowi. ’’Jokowi sudah sangat benar. Siapa pun yang mendorong untuk dia maju lagi atau memperpanjang masa jabatan adalah mereka yang menjilat dan berniat menjerumuskan,” jelasnya.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi pelaksanaan pemilu 2014 memiliki keuntungan sendiri bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,02 persen di 2014. Hal itu didorong oleh industri pengolahan yang mencapai 4,63 persen. "Pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh industri pengolahan, karena adanya pemilu. Permintaaan naik untuk kebutuhan kampanye dan lainnya," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin.  Sementara, pada pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang pada 2019 naik 4,01 persen dibanding 2018. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya produksi industri pencetakan dan reproduksi media rekaman khususnya menjelang pemilihan umum (Pemilu).  Suhariyanto menjelaskan, produksi industri manufaktur besar dan sedang naik 19,58 perse pada 2019. Industri pakaian jadi naik 18,51 persen diikuti industri minuman naik 17,11 persen, industri furnitur naik 6,63 persen, dan industri pengolahan lainnya 6,42 persen pada tahun lalu.  "Industri ini memang naik karena adanya pemilu yang menyebabkan percetakan, sablon spanduk dan sebagainya diminati," ucapnya. (*)

Direktur Riset Core sebut Penundaan Pemilu akan Bikin Negara Gaduh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PITER-ABDULLAH.jpg" alt="PITER ABDULLAH" width="100%">
<figcaption>PITER ABDULLAH</figcaption>
</figure>BUKAN kali pertama pemerintah tidak sukses menerapkan operasi pasar dan harga eceran tertinggi pada suatu komoditas bahan pokok. Ini memang akan terjadi di semua komoditas, tak terkecuali minyak goreng.  Bahwa mengendalikan harga tanpa menguasai stok dan distribusi itu adalah hal yang sulit dilakukan.  Kalau ada selisih harga, harga di luar jauh lebih mahal daripada harga yang ditetapkan oleh <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemerintah/">pemerintah</a>. Maka, yang punya barang akan berpikir, mending saya timbun barangnya. Kalau dijual kan dia rugi. Meski sudah ada jaminan bisa reimburse, kan kita tidak tahu apakah pengusaha bisa sepakat dengan mekanismenya, dengan jumlahnya.  Jadi, dia akan simpen aja di gudang, tidak mau dijual dulu. Atau, sekalian jual di pasar gelap di luar harga pemerintah. Atau sekalian saya selundupin ke luar negeri. Itu karena potensi keuntungannya lebih tinggi. Itu sudah nature-nya perdagangan seperti itu.  Nah, kalau ingin menyukseskan penetapan harga itu, pemerintah harus menguasai distribusinya. Pemerintah harus punya barangnya. Tidak bisa hanya dengan mengomando yang punya barang untuk jual dengan harga yang diharapkan.  Kalau pemerintah ingin mengendalikan harga, tapi barangnya dikuasai <a href="https://www.jawapos.com/tag/produsen-dan-distributor/">produsen dan distributor</a>, yang akan terjadi ya seperti ini. Barang hilang di pasar. Akan ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dari kondisi tersebut.  Soal pemerintah yang sudah menjamin mekanisme reimburse untuk pengusaha, itu bagus di konsep. Tapi, realisasi di lapangan susah. Sebab, yang ada di depan mata ini lebih menarik untuk mereka ambil.  Apakah pemerintah punya kemampuan untuk menguasai distribusi? Bisa saja. Bisa diupayakan. Kan pemerintah punya Bulog. Bulog dengan segala jaringannya bisa dimanfaatkan sebagai jalur distribusi pemerintah. Bulog juga core-nya adalah perusahaan logistik. Seharusnya bisa dimaksimalkan.  Jadi, ibaratnya, dalam <a href="https://www.jawapos.com/tag/operasi-pasar/">operasi pasar</a> ini pemerintah yang semestinya jualan. Bukan pengusaha yang jualan. Pemerintah kan bisa memetakan berapa kebutuhan operasi pasar. Jumlah itu yang diambil dari produsen untuk kemudian didistribusikan oleh pemerintah.  Kesimpulannya, mau sepanjang apa pun periode operasi pasarnya dan sebanyak apa pun target pasokan, jika skemanya masih seperti ini, pemerintah tidak menguasai distribusi, sampai kapan pun akan tetap ada potensi penimbunan. Secara tidak langsung, target pemerintah yang mengatakan bahwa akhir Februari ini stok akan lancar tanpa gangguan itu juga tidak realistis melihat situasi sekarang.  <hr />  *) <a href="https://www.jawapos.com/tag/piter-abdullah/">PITER ABDULLAH</a>, Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia

Mau Kendalikan Harga? Kuasai Dulu Distribusinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Toko-Pedagang-Sembako-Dery-Ridwansah-6-2.jpg" alt="Pedagang sembako merapihkan dagangannya di kios Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (11/8/2021). Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembayaran sewa toko berupa ruangan atau bangunan, dari pelaku usaha retail atau pedagang eceran ya" width="100%">
<figcaption>Pedagang sembako merapihkan dagangannya di kios Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (11/8/2021). Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembayaran sewa toko berupa ruangan atau bangunan, dari pelaku usaha retail atau pedagang eceran ya</figcaption>
</figure>Surplus Transaksi Berjalan Terbesar dalam 12 Tahun  JawaPos.com – Kinerja perdagangan Indonesia menunjukkan tren positif. Pada triwulan III 2021, neraca pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus.  Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono memerinci, NPI mencatat surplus USD 10,7 miliar setelah defisit USD 0,4 miliar pada triwulan sebelumnya. ”Kinerja NPI tersebut ditopang transaksi berjalan yang mencatat surplus,” jelasnya kemarin (20/11).  Transaksi berjalan pada triwulan III mencatat surplus USD 4,5 miliar atau 1,5 persen dari PDB. Itulah surplus terbesar dalam 12 tahun terakhir. Pada triwulan sebelumnya, transaksi berjalan defisit USD 2 miliar (0,7 persen dari PDB).  Dengan kondisi tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir September 2021 mencapai USD 146,9 miliar. Jumlah itu lebih tinggi jika dibandingkan pada akhir Juni 2021 sebesar USD 137,1 miliar.  Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional.  ”Transaksi berjalan pada triwulan III 2021 mencatat surplus, terutama ditopang surplus neraca perdagangan barang yang naik signifikan,” kata Erwin.  Transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2021 juga mencatat surplus yang makin meningkat. Terutama bersumber dari investasi langsung. Pada triwulan III 2021, transaksi modal dan finansial mencatat surplus USD 6,1 miliar (2 persen dari PDB), lebih tinggi daripada capaian surplus pada triwulan sebelumnya USD 1,6 miliar dolar AS (0,6 persen dari PDB).  Secara terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menjelaskan, jika dilihat secara struktur, surplus neraca pembayaran terbilang positif. ”Hal itu ditopang neraca modal. Tapi, kelemahan kita ada di current account karena itu umumnya defisit,” jelasnya kemarin.  Piter menyebutkan, dalam current account ada empat neraca. Yaitu, neraca barang, jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Dari empat neraca tersebut, kelemahan terlihat di neraca jasa dan pendapatan primer. ”Kita bisa surplus ketika neraca perdagangan barang bisa menutup defisit di dua neraca itu (jasa dan pendapatan primer),” katanya.  Saat ini neraca barang yang surplusnya lebih besar membuat permasalahan itu tertutupi. Namun, lanjut Piter, jika ingin struktur NPI diperkuat, surplus di current account harus lebih dulu dioptimalkan.  Bagaimana caranya? Menurut dia, hal tersebut berkaitan dengan kinerja industri, terutama industri jasa. Dia menyebut beberapa lini seperti industri asuransi dan logistik yang harus diperkuat.  Selain itu, kenaikan harga komoditas ikut menjadi sentimen yang membuat neraca perdagangan barang surplus. Meski begitu, lanjut Piter, kenaikan harga tersebut tidak akan selamanya terjadi. ”Ketika ekonomi sudah mulai normal, impor kita bakal naik lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Di sisi lain, kenaikan harga komoditas tidak akan selamanya terjadi, suatu saat pasti melandai dan turun. Kalau impor kembali naik, surplus kita bakal mengecil,” tuturnya.

Neraca Pembayaran Tak Lagi Defisit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PITER-ABDULLAH.jpg" alt="PITER ABDULLAH" width="100%">
<figcaption>PITER ABDULLAH</figcaption>
</figure>APA yang dibutuhkan untuk menuntaskan kasus BLBI adalah keseriusan pemerintah itu sendiri. Kita hanya bisa wait and see.  Menunggu dan melihat seperti apa upaya yang dikerahkan kali ini akan membuahkan hasil. Kalau pemerintah serius, alhamdulillah. Kalau tidak serius, ya akan mengulang seperti yang sebelum-sebelumnya.  Ini bukan tentang siapa yang menjadi dewan pengawas atau siapa yang tergabung dalam satgas BLBI. Yang menjamin kasus ini cepat terselesaikan atau tidak. Masalah ini sengkarutnya sudah terlalu lama dan menyangkut kekuasaan di masa lalu. Kita tahu, oligarki kekuasaannya sangat kuat. Ini juga menyangkut konglomerat masa lalu yang hingga kini masih memiliki kekuatan.  Ini juga bukan tentang butuh waktu berapa lama untuk menuntaskan. Jangankan sampai 2023 atau sesuai masa kerja satgas, masalah ini diselesaikan dalam hitungan hari juga bisa. Semuanya sudah jelas. Nama-nama juga sudah jelas. Kalau mau kan tinggal ditangkap saja. Sekali lagi, ini tentang keseriusan saja.  Kaitannya dengan iklim investasi, kasus ini merupakan urusan dalam negeri. Yang sedang dikejar-kejar adalah warga negara Indonesia. Permasalahannya adalah permasalahan lama. Kasusnya juga kasus hukum. Jadi, rasanya tidak akan berpengaruh buruk ke investor.  Namun, di sisi lain, jika konteksnya adalah meningkatkan konfidensi dan kepercayaan investor, itu mungkin saja terjadi. Sebab, jika upaya kali ini berhasil, bisa berpengaruh positif. Itu membuktikan bahwa penegakan hukum kita diperbaiki dan ditingkatkan. Seharusnya bisa memunculkan konfidensi investor.  Jika pemerintah saat ini berhasil menarik utang BLBI, dampaknya akan sangat baik. Khususnya bagi pendanaan anggaran di masa pandemi Covid-19. Pemerintah bisa mendapat dana tambahan untuk memperkuat APBN dan menstimulus perekonomian.  Bukan hanya ekonomi, penarikan utang BLBI akan membuat sistem perpolitikan nasional lebih sehat. Satgas BLBI, sebelum masa tugasnya berakhir pada Desember 2023, seharusnya bisa menarik seluruh utang yang selama ini mengendap. Kalau pemerintah benar-benar punya keseriusan dan keberanian yang besar, saya kira target pada 2023 tuntas bukanlah hal yang tidak mungkin.  Sudah beberapa kali ganti presiden, namun masalah ini belum terselesaikan. Saya kira akan sangat bagus jika Presiden Jokowi bisa menyelesaikannya. Agar ke depan kita tak lagi terbebani masalah yang tidak hanya menghambat perekonomian, tapi juga menjadi komoditas politik yang memecah belah anak bangsa.  Sagas BLBI juga seharusnya bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait apa yang menjadi masalah di sini. Tak sekadar menagih, tapi juga menjelaskan seperti apa kasus BLBI sebenarnya. Transparansi penyelesaian kasus itulah yang seharusnya ditingkatkan. Kasus ini harus dituntaskan agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Praktik-praktik itulah yang seharusnya dijelaskan sedetail-detailnya supaya masyarakat memahami. (*)  *) PITER ABDULLAH, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia  **) Disarikan dari wawancara dengan Agfi Sagittian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Piter Abdullah

Berita Terkini