Akar Masalah Pasokan Batu Bara PLTU: Dari Keterlambatan RKAB hingga Perlunya Reformasi DPO

JawaPos.com - Menipisnya stok batu bara di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), khususnya di sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali), menjadi pertanyaan dengan posisi Indonesia yang merupakan salah satu negara produsen batu bara terbesar di dunia.

Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo, mengungkapkan stok batu bara PLN memang mengalami penurunan. Kondisi itu terlihat dari Hari Operasi Pembangkit (HOP) yang di sejumlah PLTU berada di bawah batas aman, yakni berkisar 15 hingga 26 hari.

Seperti diketahui, HOP sangat beririsan dengan kapasitas PLTU, kapasitas stockpile pembangkit, perusahaan terkontrak, kapasitas tambang, loading rate, sailing days dan discharging rate.

"Jadi, kondisi masing-masing HOP menjadi sangat berbeda terhadap risiko pemadaman. Namun harus dikatakan memang terjadi kondisi penurunan HOP," ujar Singgih kepada JawaPos.com, Selasa (16/6).

Baca Juga:8 Tahun DPO Batu Bara Tak Berubah, Pengamat Sarankan Pemerintah Revisi

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Kholid Syeirazi, menjelaskan gangguan pasokan batu bara saat ini tidak semata-mata disebabkan keterbatasan produksi, melainkan dampak reformasi tata kelola sektor batu bara.

Sebelumnya, kontrak penyediaan batu bara dilakukan dalam skema tiga tahunan sehingga memberikan kepastian pasokan bagi PLN, operator pembangkit, dan produsen batu bara. Kini kontrak tersebut diperpendek menjadi satu tahunan dan dievaluasi secara berkala oleh pemerintah.

Kholid Syeirazi mengatakan, terdapat keterbatasan pasokan batu bara berkalori menengah atau medium-range coal sekitar 4.200 kcal/kg yang dibutuhkan sejumlah PLTU berteknologi super critical.

Menurut dia, cadangan batu bara kalori tinggi terus menyusut, sementara cadangan nasional didominasi batu bara berkalori rendah.

"Salah satu yang mengganggu HOP adalah ketersediaan batu bara middle rate," ujar Kholid saat dihubungi JawaPos.com.