BPJS Disuntik Dana Lagi, Nurmansyah: yang Penting Masyarakat Terjamin

JawaPos.com - Pemerintah kembali menyuntikan dana talangan sekitar Rp 5,2 triliun kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Duit tersebut untuk mengatasi defisit yang melilit BPJS.

Anggota Komisi IX DPR, Nurmansyah Tajung menyebut langkah tersebut sangat tepat. Karena bisa tak segera 'disuntik', dia khawatir akan mengganggu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

"Jumlah pengguna BPJS sekarang sudah 70 persen lebih dari total jumlah penduduk. Artinya apa, masyarakat sangat menggantungkan layanan kesehatan dari BPJS," jelas politikus PDI Perjuangan itu kepada JawaPos.com, Minggu (16/12).

"Jangan sampai defisit BPJS membuat masyarakat sulit mengakses layanan kesehatan," lanjut Nurmansyah.

Nurmansyah berharap dana talangan ini bisa membereskan persoalan BPJS."Jangan sampai ada lagi kita dengar keluhan RS (rumah sakit) kalau klaim mereka belum dibayar (BPJS)," tegas Nurmansyah.

Sebagai informasi, merujuk data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) jumlah pengguna BPJS per September 2018 mencapai 76 persen atau sekitar 203 juta penduduk. Pemerintah sendiri menargetkan pada 2019 mendatang, jumlahnya meningkat hingga 85-90 persen.

Adapun terkait rencana kenaikan iuran BPJS yang tengah dikaji pemerintah, Nurmansyah belum bisa berkomentar banyak. Dia hanya berujar bahwa selama ada skema yang tak memberatkan masyarakat, maka kenaikan tak perlu dilakukan.