Beda Ibu Kota Nusantara dan Putrajaya

JawaPos.com - Banyak yang menganggap perpindahan ibu kota Indonesia serupa dengan yang dilakukan Malaysia. Namun, sejatinya sama sekali berbeda. Malaysia tidak pernah memindahkan ibu kotanya ke Putrajaya, tetap di Kuala Lumpur.

Perbedaan lainnya soal jarak. Jarak Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Jakarta mencapai 1.200 kilometer, sedangkan dari Putrajaya ke Kuala Lumpur hanya 25 kilometer.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), rencana pemindahan ibu kota sudah ada sejak era Soekarno. Namun, karena pergolakan, ide itu tidak pernah dieksekusi. Pada 29 April 2019, Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Dalam prosesnya, pembangunan IKN akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Malaysia butuh persiapan cukup lama untuk memindahkan pusat pemerintahan. Diinisiasi Perdana Menteri Ke-4 Malaysia Mahathir Mohamad pada akhir 1980-an.

Saat itu Mahathir sudah merasa bahwa Kuala Lumpur terlalu padat. Gedung pemerintahan yang berpencar-pencar juga membuat koordinasi cukup sulit.

Ide itu tidak langsung dieksekusi besar-besaran. Pergerakan di belakang layar dilakukan hingga 1993. Pada saat bersamaan, ada tim lain yang terus bergerak mencari lahan, merencanakan penggunaan tanah, merancang beberapa desain, dan berbagai hal lainnya.

Mahathir tidak hanya memaparkan konsep di atas kertas ketika melakukan negosiasi. Sudah ada kajian-kajian yang dibuat jauh hari sebelumnya.

Pada 2 Juni 1993, baru parlemen setuju untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Prang Besar, Selangor, atau yang kini disebut dengan Putrajaya. Kata putra diambilkan dari nama PM Pertama Malaysia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, sedangkan jaya berarti sukses.

Prang Besar merupakan perkebunan sawit dan rawa-rawa seluas 11.320 hektare. Memindahkan penduduk saat proses pembangunan tidaklah sulit karena wilayah tersebut hanya dihuni sekitar 500 orang saat itu.

Lokasinya sangat strategis karena hanya berjarak 20 kilometer dari Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) serta dekat dengan Cyberjaya dan pelabuhan besar di Port Klang. Putrajaya berada di tengah antara KLIA dan Kuala Lumpur.

Pembangunan KLIA berbarengan dengan persetujuan parlemen untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Putrajaya. Sementara itu, konstruksi pertama Putrajaya dilakukan pada Agustus 1995.

Baca Juga: Tarik Investor ke IKN, Pemerintah Beri HGU Tanah 95 Tahun-HGB 80 Tahun, Dapat Diperpanjang

Total biaya yang dihabiskan saat itu sekitar MYR 20 miliar atau Rp 69,4 triliun. Keseluruhan proyek dirancang dan dibangun perusahaan Malaysia dengan melibatkan 45 arsitek. Demikian pula dengan pekerja di lapangan: warga Malaysia sendiri.

Mahathir saat itu sudah berpikir panjang terkait pembiayaan tersebut agar tak memberatkan perekonomian negara. Malaysia memilih menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki tanpa campur tangan asing.

Bisa dibilang pembiayaannya seperti memindahkan uang dari kantong kanan ke kantong kiri. Putrajaya Holding menjadi kontraktor utama dan KLCCPHB sebagai project manager serta didukung perusahaan utilitas seperti Telekom, TNB, Gas Malaysia, GDC, dan SYABAS (semacam PDAM).