Pemerintah Targetkan Pembangunan 30 Embung di IKN pada Akhir Tahun 2024

JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan embung menjadi elemen penting dalam lansekap kota dan konservasi air sehingga mewujudkan kualitas kota yang layak huni dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu pembangunan embung di IKN akan ditambah hingga akhir tahun 2024 nanti.

"Menurut Presiden Jokowi, embung-embung di IKN merupakan contoh pembangunan kota. Saat ini sudah selesai 22 embung, nanti Desember 2024 akan selesai 30 embung. Presiden meminta tambahan menjadi 60 embung," kata Basuki saat menerima Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan rombongan Gubernur, Bupati dan Walikota dari seluruh Indonesia yang mengunjungi Embung MBH di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN)

Menurutnya, pembangunan embung tidak hanya sebagai estetika dan lansekap suatu kota, tetapi juga upaya konservasi sumber daya air. Pembangunan embung di KIPP IKN tidak menggali tanah, tetapi memanfaatkan riparian sesuai dengan kontur tanah dengan menampung run off (limpasan air permukaan) yang mengalir ke embung-embung.

"Embung MBH memilki luas sekitar 8 hektare dengan daya tampung 66.000 m3," kata Menteri Basuki.

Sesuai konsep keberlanjutan lingkungan, area embung MBH ditanami dengan berbagai tanaman sebagai ruang terbuka hijau, sehingga dapat menurunkan iklim mikro di IKN.

Kalau di Jakarta, indeks udaranya sudah lebih dari 100 mikrogram/m3. Maksimum harusnya 50 mikrogram/m3 seperti negara-negara lain di Eropa. Kalau di sini 6 mikrogram/m3 jadi sangat sehat udaranya, anak-anak tidak cepat sakit karena polusi udara," kata Menteri Basuki.

Pembangunan Embung MBH menerapkan konsep Smart Water Management System dalam perawatan area terbuka hijau melalui penyiraman otomatis (sprinkler) yang menggunakan sensor pendeteksi kadar air, suhu, dan kelembaban. Kawasan embung juga dilengkapi dengan pedestrian, amphiteater, jogging track/pedestrian dan taman sebagai ruang publik.

Kunjungan rombongan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya menuju Sumbu Kebangsaan. Secara filosofis, Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia dan nilai luhur kebudayaan. Kawasan Sumbu Kebangsaan menghubungkan Istana Garuda dengan Taman Kusuma Bangsa yang di sisi kanan kiri terdapat kantor Kementerian Koordinator.