JawaPos.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, kembali menjadi sorotan tajam di Parlemen.

Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin, yakni Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan, kini berstatus buronan kasus korupsi yang tengah menikmati hidup mewah di kawasan Timur Tengah.

Kehidupan mewah Adlan Berhan di luar negeri, memicu perdebatan panas di Dewan Rakyat, ketika Muhyiddin Yassin tengah berpartisipasi dalam sidang pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembekalan 2026.

Dilansir dari New Straits Times (24/10), Anggota Parlemen Kota Melaka dari Partai Aksi Demokratik (DAP), Khoo Poay Tiong menyoroti kasus buronan itu dan mempertanyakan sikap diam pemerintah maupun Muhyiddin selaku mertua Adlan.

“Bagaimana dengan menantu Anda yang tinggal di Timur Tengah, bermain golf, dan hidup mewah sementara menghadapi tuduhan korupsi?” kata Khoo dalam sidang, sambil menunjukkan salinan laporan New Straits Times yang memuat kabar keberadaan Adlan.

Adlan diketahui menjadi buronan Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) atas dugaan penyelewengan dana publik dalam proyek National Enforcement and Registration System (NERS) senilai RM595 juta (sekitar Rp 2,3 trilliun).

Dari total dana itu, sekitar RM50 juta (sekitar Rp 196 miliar) diduga disalahgunakan.

Adlan meninggalkan Malaysia pada Mei 2023 menuju Selandia Baru, tidak lama setelah Muhyiddin didakwa atas sejumlah kasus korupsi. Adlan kemudian diketahui sering bepergian ke berbagai negara, termasuk Thailand untuk bermain golf dan menghadiri acara bersama tokoh-tokoh Timur Tengah.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengonfirmasi bahwa paspor Adlan telah dicabut, sedangkan Inspektur Jenderal Polisi Datuk Seri Mohd Khalid Ismail memastikan surat perintah penangkapan telah diterbitkan.

Namun, hingga saat ini proses penangkapan terkendala karena negara tempat Adlan bersembunyi tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Malaysia.

“Langkah selanjutnya memerlukan bantuan dari negara terkait. Insyaallah, kami akan berupaya sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah ini,” jelas Mendagri Malaysia.

Khoo Poay Tiong menegaskan bahwa tindakan tegas harus segera diambil demi menjaga kredibilitas hukum dan citra Malaysia di mata dunia. Khoo juga mendesak agar pemerintah membeberkan langkah konkret yang telah dilakukan untuk membawa pulang sang buronan.

**