Ogah Tunduk dengan Barat, Iran Tegas Sebut Amerika Tak Lagi Bisa Mendikte Negara Lain

JawaPos.com - Sikap ogah tunduk pada barat konsisten dijaga oleh Teheran. Paling baru, pemerintah Iran menegaskan bahwa Amerika Serikat kini tidak lagi berada dalam posisi untuk mendikte kebijakan negara lain.

Pernyataan ini muncul di tengah pertimbangan Washington terhadap proposal baru dari Teheran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Sejak awal konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran diketahui telah menutup jalur pelayaran strategis tersebut.

Penutupan ini memicu guncangan di pasar energi global, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi minyak dan gas dunia. Tak heran, kawasan ini kini menjadi pusat perundingan dalam upaya mengakhiri konflik.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Reza Talaei-Nik, menegaskan sikap negaranya dalam pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah.

Baca Juga:Perluas Jangkauan Global Melalui Inovasi, Semen Merah Putih Hadir di Intercem Asia 2026

"Amerika Serikat tidak lagi dalam posisi untuk mendikte kebijakannya kepada negara-negara merdeka," ujarnya kepada stasiun TV negara.

Ia juga menambahkan bahwa Washington harus menerima kenyataan untuk meninggalkan tuntutan yang disebutnya sebagai ilegal dan tidak rasional.

Meski gencatan senjata telah menghentikan pertempuran langsung antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, upaya mencapai kesepakatan permanen masih menemui jalan buntu. Negosiasi yang berlangsung sejauh ini belum menghasilkan titik temu yang konkret.

Di sisi lain, proposal yang sedang dipertimbangkan di Washington disebut mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai bagian dari negosiasi yang lebih luas. Jika terealisasi, langkah ini berpotensi meredakan tekanan pada pasar energi global sekaligus membuka jalan bagi stabilitas kawasan.

Menjelang pertemuan menteri pertahanan Shanghai Cooperation Organisation, Talaei-Nik juga menyatakan kesiapan Iran untuk memperkuat kerja sama militer.
Ia menyebut Iran siap berbagi kemampuan pertahanan militernya dengan negara-negara independen, khususnya anggota SCO.