Mengelektrifikasi Dunia: Antara Ambisi Target Iklim Global dan Tarik Ulur Keadilan Pembangunan

JawaPos.com — Upaya mempercepat transisi energi berbasis listrik rendah emisi kini bergerak melampaui ranah teknis dan memasuki inti perdebatan politik iklim internasional. Isu ini menguat dalam rangkaian pertemuan persiapan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik yang turut memengaruhi arah dan kecepatan negosiasi transisi energi global.

Transisi menuju sistem energi berbasis listrik rendah emisi—melalui kendaraan listrik, sistem pemanas dan pendingin berbasis listrik, hingga modernisasi industri berat—dipandang sebagai salah satu kunci utama untuk mengurangi ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil. Dengan sebagian besar kebutuhan energi global masih ditopang oleh hidrokarbon, pergeseran ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi energi sekaligus menekan biaya jangka panjang bagi rumah tangga dan sektor industri.

Dilansir dari The Guardian, Senin (22/6/2026), Menteri Lingkungan Turki Murat Kurum menegaskan bahwa transisi energi berbasis listrik rendah emisi merupakan elemen penting dalam pencapaian target Perjanjian Paris. Menurutnya, “Tanpa transisi ini, kita tidak akan mampu mencapai target apa pun. Kita harus melalui transformasi ini. Entah dianggap sebagai kunci yang selama ini hilang atau instrumen paling penting dalam kebijakan iklim, inilah realitas yang tidak bisa diabaikan.”

Turki bersama Australia yang memimpin COP31 mengusulkan target agar 35 persen energi final global berasal dari listrik dalam sistem energi rendah emisi pada 2035. Usulan ini menunjukkan perubahan arah kebijakan iklim global, dari fokus pada pengurangan emisi di sisi produksi energi menuju upaya memperluas penggunaan listrik di berbagai sektor seperti transportasi, industri, dan bangunan dengan dukungan sumber energi bersih.

Namun, pertemuan persiapan di Bonn, Jerman, menunjukkan bahwa konsensus masih jauh dari tercapai. Alih-alih menghasilkan kemajuan signifikan, negosiasi justru diwarnai perdebatan tajam terkait dasar ilmiah kebijakan iklim serta target pembatasan kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius. 

Sekretaris Jenderal Iklim PBB Simon Stiell menegaskan, “Kita telah melihat penundaan dan penghindaran. Kita tidak boleh membuka kembali keputusan sebelumnya atau menegosiasikan ulang target yang ada. Ini soal kerja sama, bukan kompetisi.”

Ketegangan juga muncul dalam pembahasan kelompok “research and systematic observations”, ketika sejumlah negara yang dipimpin Arab Saudi dan kelompok Arab, dengan dukungan India, menolak rumusan yang memperkuat rujukan pada sains iklim. 

Mereka mempertanyakan dominasi riset dari negara maju dalam laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC), sementara pihak lain menilai langkah tersebut berpotensi menghambat proses negosiasi.

Dari negara-negara rentan, kritik keras muncul terhadap upaya yang dinilai melemahkan fondasi ilmiah kebijakan iklim. Sivendra Michael, mewakili negara-negara kepulauan Pasifik, menyatakan, “Kami mendengar suara-suara di ruangan ini yang berupaya melemahkan sains. Siapa pun yang menghalangi referensi terhadap sains, mereka bukan teman kami.” Sementara Presiden Palau, Surangel Whipps, menegaskan, “Kami tahu kami tidak akan mencapai target 1,5°C, tetapi yang harus kami lakukan adalah tidak menyerah.”

Di sisi lain, persoalan pembiayaan iklim tetap menjadi titik kebuntuan utama. Negara berkembang menilai negara maju belum memenuhi komitmen untuk memperkuat pendanaan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Pooja Dave dari Climate Action Network International menyebut, “Apa yang kami lihat adalah itikad buruk yang jelas dan ketidakmauan negara maju untuk membuat kemajuan dalam tujuan adaptasi global.”