Berseberangan dengan Trump, Netanyahu Tolak Rencana Damai 15 Poin untuk Gaza yang Dipimpin AS

JawaPos.com — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak rencana perdamaian Gaza yang didukung Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Penolakan terbuka ini menjadi salah satu perselisihan paling mencolok antara kedua sekutu tersebut, setelah Netanyahu menegaskan bahwa militer Israel (IDF) tidak akan menarik pasukan dari Jalur Gaza sebelum Hamas benar-benar dilucuti. 

Dilansir dari The Guardian, Senin (10/8/2026), Netanyahu juga menolak tekanan AS untuk mengakhiri konflik di Gaza, Lebanon, dan Iran tanpa persetujuan Israel. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan Israel tidak menerima dokumen 15 poin yang diajukan Board of Peace bentukan Trump pada Juli. 

Rencana tersebut mengatur pelucutan senjata Hamas sebagai imbalan atas penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan pembentukan komite nasional Palestina independen untuk mengelola pemerintahan. Trump sebelumnya menginginkan kesepakatan diterapkan secara bertahap. Namun, Netanyahu justru menuntut pelucutan seluruh persenjataan Hamas, dari senjata berat hingga ringan, sebelum penarikan Israel dimulai. 

Sikap itu sebenarnya telah terlihat sejak bulan lalu. Setelah Trump mengumumkan rencana tersebut, Israel meningkatkan serangan di Gaza dan satu rangkaian serangan pada Minggu yang menewaskan 18 orang. Kantor Netanyahu sebelumnya juga menyatakan versi rencana yang dipublikasikan tidak mencerminkan posisi Israel.

Namun, penolakan terbaru jauh lebih tegas dan disampaikan ketika Netanyahu menghadapi pemilu pada Oktober serta tekanan dari kelompok garis keras dalam pemerintahannya.

Di sisi lain, Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi Board of Peace untuk Gaza, menegaskan rencana itu tetap menjadi satu-satunya jalan keluar. Menurut Reuters, Mladenov mengatakan penarikan Israel nantinya akan dilakukan secara bertahap per sektor setelah persenjataan Hamas diambil dan dibuat tidak dapat digunakan. Hamas sendiri menyatakan tetap berkomitmen pada peta jalan tersebut, tetapi menekankan Israel harus lebih dulu memenuhi kewajibannya, termasuk menghentikan serangan dan menarik pasukan. 

Perselisihan ini menjadi masalah besar bagi agenda Trump. Gedung Putih ingin mengakhiri konflik Gaza sekaligus mendorong penyelesaian konflik Lebanon dan Iran. Upaya tersebut berkaitan dengan kepentingan lebih luas, termasuk membuka kembali Selat Hormuz dan menekan harga minyak serta bahan bakar menjelang pemilu sela AS pada November. Israel pun menjadi salah satu hambatan utama bagi ambisi Trump tampil sebagai perantara perdamaian.

Ketegangan tersebut juga berlangsung ketika dukungan terhadap Israel di Partai Demokrat AS mulai melemah, sementara Wakil Presiden JD Vance, yang dipandang sebagai salah satu calon kuat Republik untuk 2028, secara terbuka menunjukkan sikap skeptis terhadap Israel dan perang Gaza. 

Trump kini menghadapi pilihan sulit: meningkatkan tekanan terhadap Netanyahu dengan risiko mengasingkan sebagian pendukung pro-Israel, atau membiarkan rencana Gaza terhenti. Dengan kedua negara memasuki siklus politik yang menentukan, perselisihan ini berpotensi mengubah hubungan AS-Israel secara mendasar.