Perwakilan Mahasiswa Kaltim Tolak Pemindahan IKN di Depan Gedung DPR

JawaPos.com - Peserta demonstrasi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah tiba di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyampaikan aspirasinya. Para mahasiswa tiba di pintu masuk DPR/MPR RI untuk mengatur masa.

Orator demo juga menginstruksikan pada para pasukannya agar tetap memberikan jalan bagi pengendara yang lewat jalan Gatot Soebroto Jakarta Selatan. Saat ini lingkungan depan gedung DPR telah dipadati oleh para mahasiswa

Salah satu perwakilan dari mahasiwa salah satu Universitas di Kalimantan Timur, Alfin menyampaikan penolakannya terhadap pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara di daerahnya.

“Saya Alfin dari Universitas mewakili mahasiswa Kalimantan timur yang nantinya akan dijadikan Ibu Kota negara baru. Sangat menolak tegas pada pemindahan IKN ini,” ujarnya di depan gedung DPR RI Jakarta, Senin (11/4).

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini anggota DPR yang dipilih oleh rakyat seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat. Jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat maka harus melawan dengan tegas

“Hari ini kita ada disini karena kita peduli, kita cinta pada negara kita. Kita hadir disini untuk membawa dan menagih tuntutan kita pada DPR. Salah satunya isu BBM,” tuturnya.

Presiden Mahasiwa Universitas Hasanuddin Makasar menyampaikan tuntutannya pada pemerintah untuk menepati janjinya dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

“Hari ini kita akan meminta janji mereka mereka berani berhutang, menebar janji tapi tidak berani menemui mahasiswa,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam aksi di DPR RI, BEM SI akan mengusung tagar #RakyatBangkitMelawan dengan 4 tuntutan. Diantaranya, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.

Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau massa jabatan 3 periode. Serta mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab.