Buruh Aksi di Balai Kota Jakarta, Kawal Ketat UMP DKI 2026 Agar Tembus Rp 5,8 Juta

JawaPos.com - Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/12). Mereka datang untuk mengawal ketat rapat Dewan Pengupahan yang tengah menentukan nasib UMP DKI 2026.

Para buruh menuntut kenaikan upah Rp5,8 juta sesuai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, upah di ibu kota seharusnya tidak boleh lebih rendah dari daerah penyangga seperti Bekasi atau Karawang.

"Hari ini teman-teman KSPI dan Aliansi serikat buruh se DKI Jakarta dan bersama partai buruh mengawal dan memastikan agar Gubernur DKI memutuskan upah minimum sesuai target yang diinginkan buruh DKI yaitu 100 persen KHL, Kebutuhan Hidup Layak. Nilainya sekitar Rp5,8juta lebih," ujar Said Iqbal di lokasi aksi.

Ia menilai, survei biaya hidup di Jakarta saat ini sangat tinggi. Jika hanya menggunakan formula standar pemerintah, kenaikan tersebut dianggap tidak cukup untuk menutup biaya sewa rumah dan transportasi.

"Anda bayangkan sewa rumah di DKI kan beda dengan di Bekasi, beda dengan di Kerawang, beda dengan di Bogor, beda dengan di Tangerang. Kemudian biaya transportasi juga berat, karena menggunakan motor, jarang orang menggunakan angkot ataupun Transjakarta kalau ke pabriknya. Kalau ke tengah kota mungkin iya," tambahnya.

Said Iqbal juga menyoroti pemberian insentif yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI kepada buruh. 

Setidaknya ada empat insentif yang akan diberikan Pemprov DKI kepada Pekerja Jakarta. Yakni, Subsidi Transportasi, Air Bersih PAM Jaya, layanan Kesehatan dan
pangan murah.

Menurut Said Iqbal, insentif tersebut bersifat umum dan tidak berkorelasi langsung dengan daya beli buruh untuk kebutuhan harian dari rumah ke pabrik.

"Jadi nggak ada korelasinya, korelasi kita menghitung transportasi misal itu kan dari rumah ke pabrik, kan tidak menggunakan Transjakarta rumah ke pabrik itu," tegasnya.

Aksi di Balai Kota ini disebut akan bertahan hingga malam hari sampai keputusan keluar. Namun, Said Iqbal memperingatkan jika tuntutan buruh tidak dipenuhi, massa akan membawa protes ini ke ranah hukum hingga aksi besar di depan Istana Negara.

"Aksi ini akan sampai malam, sampai selesai. Bagaimana kalau Gubernur tidak memenuhi tuntutan buruh? Aksi akan dilanjutkan. Kita akan ke PTUN, kita tetap aksi di balai kota, bahkan tidak menuntut kemungkinan kita aksi ke istana," imbuhnya.

Rincian 3 Usulan UMP Jakarta 2026

Ketidaksepakatan ini berakar pada perbedaan penggunaan indeks tertentu atau alpha sebagai dasar perhitungan kenaikan upah. Berikut adalah rincian perbandingannya:

- Pengusaha (Apindo): Mengusulkan alpha 0,55, sehingga angka UMP 2026 berada di level Rp5.675.585.

- Pemprov DKI Jakarta: Mengambil jalan tengah dengan usulan alpha 0,75 atau sebesar Rp5.729.876.