Gubernur Pramono Anung Siap Terapkan WFH ASN Jakarta, Imbas Krisis Energi Global?

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk kembali menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap instruksi pemerintah pusat guna menekan konsumsi energi di tengah ketidakpastian situasi global.

Pramono menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah ini bukan tanpa alasan. Tekanan besar pada sektor gas dan Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat konflik di Timur Tengah menjadi pertimbangan utama.

"Untuk Work From Home, apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat akan dijalankan di DKI Jakarta juga. Karena bagaimanapun perang di Iran yang terlalu lama ini pasti akan memberikan tekanan penyediaan energi terutama untuk gas dan juga untuk BBM," ujar Pramono saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/3).

Pihaknya memastikan Jakarta akan tetap satu komando dengan pemerintah pusat. Jika kebijakan ini diberlakukan secara nasional, Jakarta siap menjadi yang terdepan dalam implementasinya.

Baca Juga:Jadwal Car Free Night Jakarta Malam Takbiran 2026 Tunggu Sidang Isbat: Cek Jam Operasionalnya!

"Dan untuk itu Pemerintah DKI Jakarta kalau pemerintah pusat memberlakukan secara menyeluruh, kami akan mengikutinya. Jadi Jakarta akan mengikutinya," tambahnya.

Lonjakan Harga Energi Jadi Ancaman

Selain masalah pasokan, kenaikan harga energi yang signifikan di pasar global juga menjadi perhatian serius. Pramono menilai WFH bisa menjadi instrumen efisiensi yang efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

"Dan harganya memang sekarang ini mengalami kenaikan yang signifikan," jelasnya.

Meski demikian, warga Jakarta diminta tidak panik. Pramono memastikan bahwa hingga saat ini stok energi di ibu kota masih dalam kategori aman, terutama dalam mengawal momentum pasca-Lebaran.

Instruksi Presiden Prabowo: Hemat BBM atau Terancam Krisis Pangan

Langkah antisipatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Pramono menekankan bahwa Indonesia harus proaktif melakukan penghematan konsumsi BBM agar tidak berdampak berantai ke harga pangan.