APBD Jakarta Defisit Rp 810 Miliar Akibat Belanja Meroket dan Dana Pusat Dipangkas Rp 15 Triliun

JawaPos.com - Keuangan Pemprov DKI Jakarta tengah menghadapi tantangan serius di awal tahun ini.

Hingga 31 Maret 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tercatat mengalami defisit sebesar Rp 810 miliar.

Lonjakan belanja yang melampaui pendapatan daerah menjadi pemicu utama ketimpangan arus kas di triwulan pertama tersebut.

Berdasarkan data realisasi kinerja APBD per 31 Maret 2026, serapan belanja daerah Jakarta mencapai Rp 10,38 triliun atau sekitar 13,97 persen. 

Baca Juga:Jakarta Melaju Kencang di 2026, APBD Sehat dan Kemiskinan Turun!

Di sisi lain, pendapatan daerah baru menyentuh angka Rp 9,57 triliun (13,39 persen dari target).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata mengakui situasi ini memaksa timnya bekerja ekstra keras dalam mengelola likuiditas daerah.

"Kami di sektor keuangan terpental-pental, Bapak Ibu. realisasi pendapatan 13,39 persen, belanjanya 13,97 persen. Jadi kami harus putar otak bagaimana cash flow itu bisa harus dijaga," ujar Michael di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/4).

Meski defisit, tingginya angka belanja ini menunjukkan tren positif dalam percepatan pengadaan barang dan jasa.

Michael menyebutkan bahwa serapan di kuartal I tahun 2026 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Baca Juga:Simak, Jadwal Shalat untuk Wilayah Jakarta Besok, Sabtu 18 April 2026

Sebagai perbandingan, realisasi belanja triwulan I tahun-tahun sebelumnya selalu berada di bawah capaian saat ini: